Tembakau
-
Nasional
Penolakan PP Nomor 28 Tahun 2024 kemudian RPMK Akibat Minimnya Partisipasi Publik
JAKARTA – Rencana Peraturan Menteri Kesejahteraan (RPMK) tentang pengamanan komoditas tembakau dan juga rokok elektronik sedang dibahas Kementerian Kesejahteraan sebagai…
Read More » -
Nasional
pemerintahan Terbitkan PP 28/2024 Direspons Asosiasi Petani Tembakau
JAKARTA – otoritas menerbitkan Peraturan pemerintahan (PP) 28/2024 kemudian adanya Rancangan Peraturan Menteri Bidang Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan. Hal…
Read More » -
Bisnis
Rugikan Negara, DPR Kritik Kebijakan Kemasan Polos Tanpa Merek Sistem Tembakau
JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritisi wacana kebijakan kemasan polos tanpa merek atau plain packaging bagi…
Read More » -
Bisnis
Legislator Soroti PP 28/2024 Soal Barang Tembakau Minim Keterlibatan Publik
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI ramai-ramai mengemukakan ketidakpuasan mereka itu terkait proses penyusunan Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 28…
Read More » -
Bisnis
Kewajiban Kemasan Rokok Polos juga Pakai Warna Terjelek di dalam Bumi Diprotes Pengusaha
JAKARTA – Sejumlah pemangku kepentingan sektor tembakau memprotes isi Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (Permenkes) tentang Pengamanan Sistem Tembakau dan juga…
Read More » -
Bisnis
Petani Tembakau Soroti Efek dari PP Aspek Kesehatan yang Minim Partisipasi Publik
JAKARTA – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan JawaTimur menilai bahwa Peraturan pemerintahan (PP) No. 28 Tahun 2024 mengalami cacat…
Read More » -
Epidemiolog Bicara PP Larangan Jual Rokok Eceran yang dimaksud Diteken Jokowi
Jakarta – Pengamat keseimbangan masyarakat, Dicky Budiman, memberi catatan terhadap Peraturan eksekutif (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Bidang Kesehatan…
Read More »