Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa perkembangan Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN) memang sebenarnya tiada akan selesai di waktu dua atau tiga tahun. eksekutif pada waktu ini fokus untuk mencari investor untuk mengebut establishment ibu kota baru.
“Ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah ada jadi semuanya,” kata Jokowi sebelum berangkat ke Uni Emirat Arab ke Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa, 16 Juli 2024.
Jokowi mengemukakan pada 17 Agustus 2024, pengerjaan dalam IKN paling baru rampung 15 persen. Oleh sebab itu pemerintah masih memerlukan penanam modal baik dari di maupun luar. Sebab Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara hanya sekali boleh dipakai untuk mendirikan gedung-gedung pemerintahan.
otoritas merencanakan untuk pertama kalinya mengadakan upacara 17 Agustus tahun ini ke IKN. Operasional atau kerja presiden juga akan berpindah seiring rampungnya penyelenggaraan tahap pertama gedung-gedung pemerintah. Awalnya Jokowi merencanakan untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024.
Namun pada saat ditanya mengenai rencana berkantor ke IKN, Jokowi sebelumnya mengumumkan belum ada kepastian di waktu dekat. Jokowi kemudian mengakui masih mengamati kesiapan infrastruktur terkait rencana untuk berkantor di IKN pada bulan ini. Jikalau memang benar infrastruktur sudah ada siap, Jokowi menjamin akan berkantor pada IKN.
“Kemarin memang benar targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, setiap hari hujan terus. Hujan deres banget jadi memang benar pekerjaan sejumlah yang mundur, juga itu biasa pada proyek besar,” kata Jokowi.
Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab pada Selasa siang, dengan salah satu fokus jadwal adalah mengeksplorasi perihal penanaman modal pada IN. Presiden akan bertemu dengan Presiden Mohammed bin Zayed hingga perwakilan perusahaan dari Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties, yang digunakan disebut telah berikrar untuk menanamkan modal pada IKN.
Di Abu Dhabi akan ada penandatanganan MoU B to B atau business to business yang tersebut disaksikan pemerintah. Baik otoritas Tanah Air lalu juga Uni Emirat Arab.
Sampai ketika ini belum ada realisasi pembangunan ekonomi asing untuk IKN, walau pemerintah sudah ada menerima banyak Nota Kesepahaman (MoU) juga Letter of Intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama. Menteri Investasi/Kepala Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan ini ketika menjawab pertanyaan di rapat bersatu Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.
“Investasi yang mana masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah penanaman modal PMDN semuanya. Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang melakukan groundbreaking,” kata Bahlil. Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024 ini akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Mata Uang Rupiah 72 triliun untuk pembangunan IKN.
Artikel ini disadur dari Jokowi Sebut IKN Mimpi Besar: Jangan Bayangkan 17 Agustus Jadi Semua
