Ibukota – Kebijakan Taraf Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah jadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang tersebut dilakukan di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tambahan fleksibel dan juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN diperlukan menyesuaikan dengan kondisi ke lapangan agar tiada menghambat daya saing bidang nasional dalam berada dalam persaingan global yang digunakan semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah dapat kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di hadapan para pelaku perniagaan serta pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang dimaksud berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar membantu peningkatan lapangan usaha pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi materi baku, tenaga kerja, lalu serangkaian produksi dari di negeri yang tersebut digunakan pada sebuah komoditas atau jasa. Semakin lebih tinggi nilai TKDN, artinya semakin berbagai elemen lokal yang terlibat pada pembuatan item tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang lalu jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan bidang pada negeri agar lebih tinggi kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah telah terjadi menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan asal Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang dan juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman juga hibah.
Penerapan TKDN menghadirkan sejumlah manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih tinggi sejumlah tenaga kerja, menghemat devisa negara, lalu meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Pemanfaatan item di negeri tidak semata-mata mengenai kepentingan ekonomi, tapi juga masalah memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang tersebut disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri tidak semata masalah hitungan atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tidak ada belaka mengupayakan sektor untuk memenuhi target nomor tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi habitat sektor lokal agar meningkat dan juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
