JAKARTA – Keputusan DPR yang mana menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) persoalan ketentuan pencalonan serta ambang batas pencalonan pada pilkada memantik reaksi akademisi dan juga mahasiswa. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta-minta pemerintah kemudian DPR tiada menganggap simpel aksi tersebut.
Diketahui, beberapa elemen rakyat dari kalangan buruh, aktivis, akademisi, hingga siswa akan segera melakukan aksi demonstrasi untuk mengawal putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 tentang ketentuan threshold atau ambang batas pengusungan calon kepala area (cakada). Ada juga putusan MK masalah ketentuan pencalonan yang harus dipenuhi sebelum penetapan calon. Putusan yang disebutkan dianulir oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui Panja RUU pemilihan kepala daerah yang mana diselenggarakan secara kilat. Draf RUU Pemilihan Kepala Daerah akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada Kamis (22/8/2024) hari ini.
“DPR kemudian eksekutif hendaknya sensitif serta tidaklah menganggap simpel terhadap arus massa, akademisi, juga siswa yang dimaksud turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum dan juga perundang-undangan. Perlu sikap arif lalu bijaksana agar arus massa bukan menyebabkan kesulitan kebangsaan dan juga kenegaraan yang dimaksud semakin meluas,” ujar Mu’ti di keterangan tercatat yang tersebut dikirim Ketua Biro Komunikasi kemudian Pelayanan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edy Kuscahyanto, Kamis (22/8/2024).
Mu’ti mengaku sulit memahami langkah lalu tindakan DPR yang digunakan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan kemudian mematuhi undang-undang.
“DPR sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang mana mengedepankan kebenaran, kebaikan, serta kepentingan negara kemudian rakyat melebihi dengan kepentingan kebijakan pemerintah kekuasaan semata. DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi,” jelas Mu’ti.
Menurut Mu’ti, DPR tidaklah semestinya berseberangan, berbeda, serta menyalahi putusan MK pada hambatan persyaratan calon kepala wilayah dan juga ambang batas pencalonan kepala tempat dengan melakukan pembahasan RUU pemilihan gubernur 2024.
“Langkah DPR yang disebutkan selain dapat memunculkan hambatan disharmoni di hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan kritis pada pemilihan kepala daerah 2024. Selain itu akan menyebabkan reaksi masyarakat yang digunakan dapat mengakibatkan suasana tidak ada kondusif pada keberadaan kebangsaan,” pungkasnya.
