Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
PERTUMBUHAN kegiatan ekonomi banyak dianggap sebagai indikator utama keberhasilan konstruksi nasional, sebab mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi serta kapasitas produksi suatu negara. Indonesia, sebagai salah satu negara berprogres di dalam ASEAN, sudah pernah berhasil mempertahankan laju perkembangan ekonomi di area melawan 5% selama enam kuartal terakhir.
Data BPS mencatatkan bahwa kegiatan ekonomi Indonesia berhasil berkembang sebesar 5,11% (yoy) pada triwulan pertama 2024, sementara di tempat triwulan kedua 2024 peningkatan dunia usaha mencapai 5,05% (yoy).
Meski peningkatan dunia usaha Indonesia masih tergolong stabil di area Tengah berbagai gejolak perekonomian dunia, tantangan lain muncul pada bentuk ketidakmerataan pendapatan per kapita antarwilayah. Bahkan, ketimpangan yang disebutkan tampak jelas ketika sumbangan dunia usaha nasional didominasi oleh beberapa wilayah seperti Pulau Jawa, yang dimaksud menyumbang lebih banyak dari 57% dari total Sistem Domestik Bruto (PDB) nasional.
Di sisi lain, wilayah-wilayah seperti Papua, Kalimantan, juga Nusa Tenggara masih tertinggal terpencil di hal partisipasi terhadap Ekonomi Nasional lalu mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang dimaksud jarak jauh lebih besar rendah.
Sejatinya, ketimpangan kerap terjadi akibat sumber daya juga pembangunan ekonomi yang tersebut cenderung terpusat di area sektor modern atau wilayah tertentu, sementara sektor tradisional di area tempat tertinggal kurang mendapat perhatian. Dalam dunia ekonomi, konsep “Dualistik Ekonomi” yang dimaksud dikemukakan oleh W. Arthur Lewis, menjelaskan bahwa sejatinya terdapat dua sektor kegiatan ekonomi yang digunakan berbeda di suatu negara, yakni sektor modern yang digunakan berprogres pesat di area pusat-pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi lalu sektor tradisional yang mana stagnan di dalam tempat tertinggal.
Oleh sebab itu, demi mengatasi ketimpangan tersebut, maka intervensi pemerintah mutlak diperlukan. Teori perekonomian Keynesian menyarankan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dasar serta layanan rakyat seperti lembaga pendidikan kemudian kondisi tubuh dapat meningkatkan permintaan agregat dan juga mengupayakan perkembangan sektor ekonomi di dalam wilayah-wilayah tertinggal.
Pengeluaran di area sektor-sektor tersbeut diyakini tidak ada belaka dapat meningkatkan lapangan kerja dan juga produktivitas semata, melainkan juga menciptakan efek pengganda yang tersebut mengupayakan pengerjaan sektor ekonomi yang dimaksud lebih banyak merata pada seluruh wilayah. Artinya, harapan terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi yang dimaksud stabil dapat disertai dengan peningkatan keadilan kesejahteraan dapat diupayakan.
Percepatan Konvergensi di dalam Indonesia
Konvergensi adalah proses di tempat mana wilayah dengan pendapatan rendah cenderung mengejar wilayah dengan pendapatan tinggi. Menurut Barro lalu Sala-i-Martin (1992), konvergensi dapat dilihat sebagai proses, di tempat mana area yang digunakan tertinggal mencoba untuk mengejar wilayah yang dimaksud kaya.
Teori konvergensi ini didasarkan pada model peningkatan dunia usaha neoklasik yang mana menganggap bahwa wilayah berpendapatan rendah pada akhirnya akan mencapai titik kesetimbangan (steady state) dengan wilayah berpendapatan tinggi.
Konvergensi dibagi menjadi tiga jenis yakni konvergensi sigma, konvergensi beta absolut, serta konvergensi beta kondisional. Konvergensi sigma mengukur tingkat kesenjangan antarwilayah pada periode tertentu. Sementara itu, konvergensi beta absolut menunjukkan seberapa cepat wilayah berpendapatan rendah dapat bertambah lebih banyak cepat dibandingkan dengan wilayah berpendapatan tinggi. Di sisi lain, konvergensi beta kondisional mempertimbangkan variabel lain selain pendapatan awal yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan.
