JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) membuka pernyataan terkait kisruh dualisme kepemimpinan pada Kamar Dagang lalu Industri ( Kadin ) Indonesia. Jokowi menegaskan Kadin bukanlah organisasi kebijakan pemerintah kemudian memohonkan kisruh yang disebutkan dapat diselesaikan secara internal.
“Dan ini tidak organisasi politik. Hal ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik pada internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” kata Jokowi terhadap wartawan dalam Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Jokowi mengaku dekat dengan semua pimpinan Kadin pada waktu dirinya menjabat sebagai Presiden selama 10 tahun. “Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang pada acara Kadin, dulu baik dengan Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anindya, baik semuanya,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan, Presiden Jokowi tiada cawe-cawe pada kisruh Kadin. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 dilakukan secara mendadak kemudian memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum. Ketum Kadin Arsjad Rasjid menganggap munaslub itu ilegal.
“Tidak ada cawe-cawe dari Presiden. Itu urusan internal Kadin,” kata Ari pada keterangannya, Hari Senin (16/9/2024).
Ari menjelaskan Presiden Jokowi sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen. “Presiden sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang miliki mekanisme internal sesuai AD/ART Kadin,” jelasnya.
Ari mengatakan proses kepengurusan organisasi ditangani dalam Kemenkumham. “Proses awal pada pemerintahan ada di area Kementerian Hukum lalu HAM. Istana/Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham,” ungkapnya.
Arsjad Rasjid sendiri sudah pernah mengirimkan surat aduan untuk Presiden Jokowi mengenai kisruh Kadin 2024. Surat itu sudah diterima Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg). “Hari Minggu, tanggal 15 September 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah lama menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid,” kata Ari.
Ia menjelaskan bahwa surat yang disebutkan masih di dalam Kemensetneg belum disampaikan untuk Presiden Jokowi. “Surat tersebut, posisinya masih di tempat Kemensetneg, belum disampaikan ke Bapak Presiden. Surat akan segera diproses lebih banyak lanjut,” katanya.
