JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membeberkan banyak strategi untuk memacu peningkatan makro dunia usaha nasional pada 2025. Mesin perkembangan perekonomian 2025 lainnya di dalam antaranya, membuka bursa baru, Kartu Prakerja, implementasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja, optimalisasi kegiatan strategi nasional (PSN), Kawasan Kondisi Keuangan Khusus (KEK).
Lalu aksesi Organisasi untuk Kerjasama Kondisi Keuangan lalu Pembangunan (OECD) lalu aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) atau perjanjian komprehensif kemudian progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik.
“Beberapa strategi ke depan yaitu tentu revitalisasi mesin sektor ekonomi , khususnya juga untuk membuka bursa baru, revitalisasi kunjungan beberapa kegiatan unggulan yang mana tadi pak Presiden sampaikan, selain Kartu Prakerja, UU Cipta Kerja, inisiatif strategi nasional, KEK, aksesi OECD juga juga di proses aksesi CP-TPP,” ujar Menko Airlangga ketika konferensi pers, di tempat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Ibukota Indonesia Selatan, Hari Jumat (16/8/2024).
Tak hanya saja itu, pemerintah juga menyokong pengembangan dunia usaha baru melalui utilisasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), persiapan talenta digital, pengembangan pusat data, transisi energi. Kemudian, proses lanjut di area berbagai sektor, pendalam dan juga penguatan lingkungan electric vehicle alias EV, dan juga inisiasi semi kondaktor.
“Tentu kita masih melakukan kegiatan pada bidang pemeliharaan sosial, pemberdayaan publik melalui kegiatan KUR (Kredit Usaha Rakyat), kegiatan Makan Siang Bergizi gratis, serta rehabilitasi sekolah,” beber dia.
Selanjutnya, konektivitas dengan pengembangan infrastruktur, termasuk Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) di area Kalimantan Timur (Kaltim), perbaikan tata kelola sumber daya manusia (SDM). Optimalisasi insentif untuk transisi energi, pengurangan karbon juga proteksi sosial, hingga pemberdayaan publik untuk ketahanan nasional juga stabilitas politik.
