Kemendagri Perkuat Sistem Pemetaan Informasi Wilayah Rawan Bencana
Jakarta – Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Noudy R.P. Tendean, menyatakan lembaganya pada waktu ini sedang menguatkan dukungan data untuk inisiatif konstruksi lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan juga pembaharuan iklim. Upaya ini diwujudkan ke tegah isu krisis iklim
“Kami harus benar-benar mengidentifikasi secara cermat data yang digunakan dimiliki untuk menguatkan dukungan penyelenggaraan acara nasional Pembangunan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, lalu Perubahan Iklim. Sesuai dengan tusi (tugas serta fungsi) kami,” kata Noudy melalui keterangan tercatat yang diterima Tempo pada Kamis, 18 Juli 2024.
Hal ini ia ungkapkan pada waktu mengatur rapat pengumpulan data juga informasi terkait Pembangunan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan juga Perubahan Iklim pada Aula BSKDN, Ibukota Indonesia pada Rabu, 18 Juli 2024 kemarin.
Menurut Noudy, untuk mencapai hasil yang mana maksimal pada pelaksanaan inisiatif penguatan data. BSKDN penting memverifikasi bahwa data yang dimiliki sudah ada tepat juga dapat diandalkan atau sesuai fakta. Fakta yang disebutkan dapat dalam bentuk beberapa ide pembaharuan seputar lingkungan hidup, ketahanan bencana, kemudian inovasi iklim.
Lebih spesifiknya mencakup pemetaan wilayah rawan bencana, analisis pembaharuan iklim, lalu evaluasi dampak lingkungan dari berubah-ubah aktivitas manusia. Dengan dukungan data yang tersebut memadai, beliau berharap program-program yang digunakan dilaksanakan dapat lebih besar efektif dan juga efisien.
“Kami harus menjamin setiap data yang diajukan memiliki dasar yang dimaksud kuat. Dengan demikian, kami dapat mengimplementasikan solusi yang tersebut benar-benar efektif juga memberikan dampak positif bagi rakyat kemudian lingkungan,” tuturnya.
Noudy juga memohonkan terhadap jajarannya untuk mewujudkan BSKDN satu data sebagai upaya memudahkan permintaan di pengecekan informasi yang berkaitan dengan program. Selain itu, juga sebagai upaya BSKDN pada memenuhi permintaan data dari berubah-ubah pihak, khususnya terkait pelaksanaan acara prioritas nasional.
“Kita sudah ada ada pada tahap Negara Indonesia satu data. Maka dari itu kami sebagai bagian dari komponen Kemendagri juga harus mengimplementasikan satu data tersebut,” ujarnya.
Pilihan editor: Aktivis HAM Papua Yan Warinussy Ditembak Orang Tak Dikenal, JDP: Pembungkaman Kebebasan Berekspresi
Artikel ini disadur dari Kemendagri Perkuat Sistem Pemetaan Data Wilayah Rawan Bencana






