INFO NASIONAL – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengupayakan rencana DPR RI mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Keputusan ini telah diambil pada Rapat Paripurna ke-22 masa persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, pada Kamis, 11 Juli 2024, dengan hasil seluruh fraksi DPR setuju untuk menjadikan RUU Wantimpres bermetamorfosis menjadi menjadi RUU inisiatif DPR.
Bamsoet mengatakan, setidaknya terdapat 3 poin pembaharuan di RUU Wantimpres, yakni terkait inovasi nomenklatur Wantimpres berubah menjadi DPA, inovasi jumlah keseluruhan anggota, hingga kondisi berubah jadi anggota DPA. Selanjutnya, RUU yang dimaksud akan dibahas DPR sama-sama pemerintah.
“Diharapkan sanggup segera disahkan berubah menjadi undang-undang pada waktu dekat. Sehingga pada ketika Prabowo serta Gibran dilantik berubah jadi Presiden serta Wakil Presiden, keberadaan DPA telah ada dan juga dapat secara langsung dimaksimalkan untuk mengupayakan pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Bamsoet usai menerima Guru Besar Pengetahuan Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, sekaligus Ketua Rencana Magister Pengetahuan Hukum Universitas Batanghari Jambi, Abdul Bari Azed, di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.
Bamsoet memperkuat keberadaan DPA dimaksimalkan untuk mewujudkan gagasan Presidential Club yang digunakan pernah digagas presiden terpilih Prabowo Subianto. Sehingga, selain diisi para tokoh warga dari beragam latar belakang dan juga disiplin ilmu, DPA juga bisa saja diisi oleh para mantan presiden dan juga juga bahkan mantan perwakilan presiden yang digunakan pernah menjadi pemimpin Indonesia.
“Presiden diberikan kewenangan untuk memilih sendiri para anggota DPA sesuai kebutuhan. Siapapun yang tersebut dipilih merupakan putra lalu putri terbaik bangsa yang dimaksud tidaklah cuma mempunyai rekam jejak kenegarawanan, melainkan juga memiliki kearifan pada mengawasi situasi hidup kebangsaan,” kata Bamsoet.
Bamsoet menyampaikan, Abdul Bari Azed juga memberikan dukungan agar MPR RI bisa saja kembali memiliki kewenangan mengeluarkan Ketetapan MPR, baik yang bersifat beschikking serta regeling. Sesuai amanat ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa kedaulatan berada ke tangan rakyat serta dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
“Maka sebagai representasi dari prinsip daulat rakyat, MPR RI yang digunakan terdiri dari anggota DPR kemudian DPD RI, seharusnya masih dapat diatribusikan dengan kewenangan subyektif superlatif serta kewajiban hukum, untuk mengambil tindakan atau penetapan yang digunakan bersifat pengaturan guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar kebijakan pemerintah yang digunakan tidaklah dapat diantisipasi lalu tak sanggup dikendalikan secara wajar,” ujarnya.
Bamsoet menilai, kewenangan subjektif superlatif MPR RI melalui Tap MPR RI merupakan solusi di mengatasi bermacam persoalan negara tatkala dihadapkan pada situasi kebuntuan konstitusi, urusan politik antarlembaga negara atau antarcabang kekuasaan, hingga kondisi kedaruratan kahar fiskal di skala besar. (*)
Artikel ini disadur dari Bamsoet Dukung Rencana DPR Mengubah Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA
