JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan juga Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid tidaklah memenuhi panggilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) . Rais Syuriyah PBNU, KH Muhammad Cholil Nafis menganggap Cak Imin lalu Hasanuddin Wahid tak bisa jadi diajak berkomunikasi.
Hal itu disampaikan Kiai Cholil Nafis dengan Ketua PBNU Umarsyah, Wasekjen PBNU M Najib Azca juga Suleman Tanjung di area Plaza PBNU, Lantai 1, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (21/8/2024).
“Kami memutuskan bahwa PKB bukan sanggup koordinasi dengan PBNU. Tidak dapat komunikasi dengan PBNU yang dimaksud secara historis (dan dokumentasi) ada hubungan erat dengan PBNU. Hal ini kesimpulan sementara,” ujarnya.
“Kami kelompok yang tersebut dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekian kali mengundang, termasuk Ketua Umum PKB. Kami juga mengundang Sekjen PKB serta dua-duanya sama-sama bukan hadir. Ya artinya secara kelembagaan kami mengundang untuk silaturrahim,” tuturnya.
Lebih lanjut, Kiai Cholil menyatakan informasi mengenai ketidakhadiran Ketum serta Sekjen PKB akan diserahkan untuk regu panel seperti KH Anwar Iskandar serta Kiai Amin Said Husni juga setelahnya itu akan menjadi tindakan PBNU. “Mungkin itu tambahan dari saya,” terangnya
Di samping itu, anggota Tim Panel Pansus bentukan Pleno PBNU, H Umarsyah menyebutkan bahwa pihaknya sudah pernah menunjukkan itikad baik dengan mengundang secara resmi, menyampaikan rencana yang mana jelas, dan juga melakukan konfirmasi melalui berbagai dokumen dan juga informasi.
“Kami kasih kesempatan untuk beliau dengan cara segera bertemu tatap muka. Tapi Alhamdulillah ketidakhadiran beliau ini tentu tak menyokong upaya konstruktif PBNU untuk melakukan perbaikan dari partai PKB ini. Padahal tidak ada terlampau banyak permasalahan yang tersebut akan kami angkat,” katanya.
Lebih lanjut, Umarsyah menyatakan bahwa PBNU berencana fokus pada tiga isu utama. “Yang pertama permasalahan kewenangan-kewenangan dari Dewan Syuro (PKB) yang digunakan semakin hari semakin menipis, semakin bergeser ke Ketua Umum DPP PKB,” katanya.
Kedua, kata Umarsyah, masalah permusyawaratan yaitu PBNU juga ingin mendalami permasalahan seputar proses permusyawaratan dalam PKB. Ketiga mengenai tata kelola organisasi, hal itu menyangkut Isu terkait tata kelola organisasi PKB.
“Tiga hal ini yang kita fokus untuk melakukan pendalaman tetapi hari ini,” tutupnya.
