JAKARTA – Syarat mendirikan ormas (organisasi kemasyarakatan) akan diulas di tempat artikel ini. Syarat ini harus dipenuhi Anies Rasyid Baswedan jikalau ingin mendirikan ormas pasca gagal forward pemilihan gubernur 2024 .
Diketahui, pada Hari Jumat (30/8/2024), Anies memberi sinyal akan mendirikan ormas atau partai kebijakan pemerintah (parpol). Sinyal itu disampaikan pasca dirinya gagal forward pemilihan gubernur 2024 lantaran tak dicalonkan parpol.
“Gini. Bila untuk mengoleksi semua semangat inovasi yang digunakan sekarang makin hari makin terasa besar, dan juga itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka memulai pembangunan ormas atau mendirikan partai baru, mungkin saja itu jalan yang mana akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan,” ujar Anies.
Cara mendirikan ormas
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud dimaksud organisasi kemasyarakatan yang digunakan selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang mana didirikan dan juga dibentuk oleh penduduk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, serta tujuan untuk berpartisipasi pada konstruksi demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digunakan berdasarkan Pancasila.
Definisi ormas yang dimaksud kemudian diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapatan Peraturan otoritas Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan melawan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
Berikut ini perubahannya: Organisasi Kemasyarakatan yang mana selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan lalu dibentuk oleh penduduk secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, kemudian tujuan untuk berpartisipasi di pengerjaan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tersebut berdasarkan Pancasila kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pendirian ormas diatur di Bab IV UU Nomor Nomor 17 Tahun 2013. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa “Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang digunakan berbadan hukum yayasan.
Di Pasal 10 disebutkan:
(1) Ormas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat berbentuk:
a. badan hukum; atau
b. tak berbadan hukum.
(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a. berbasis anggota; atau
b. tidaklah berbasis anggota.
Selanjutnya, di area Pasal 11 tertulis:
(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
a. perkumpulan; atau
b. yayasan.
(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak ada berbasis anggota.
Pada Pasal 12 disebutkan:
(1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud di Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
a. akta pembangunan yang dikeluarkan oleh notaris yang
memuat AD serta ART;
b. inisiatif kerja;
c. sumber pendanaan;
d. surat keterangan domisili;
e. nomor pokok wajib pajak berhadapan dengan nama perkumpulan; dan
f. surat pernyataan bukan sedang pada sengketa kepengurusan atau pada perkara pada pengadilan.
(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan diadakan oleh menteri yang mana menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang hukum dan juga hak asasi manusia.
(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan pasca memohonkan pertimbangan dari instansi terkait.
(4) Ketentuan lebih besar lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), kemudian ayat (3) diatur dengan undang-undang.
Lalu, Pasal 13 berbunyi:
Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
