JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Umum PBNU sekaligus mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali menyoroti kondisi Nahdlatul Ulama (NU) pada waktu ini yang digunakan dinilai penuh dengan konflik lalu kekacauan.
Kondisi ini tiada lepas dari hasil Muktamar NU pada Lampung yang digunakan dilakukan beberapa waktu lalu. Kiai As’ad mengungkapkan Muktamar yang dimaksud dipenuhi rekayasa yang berdampak buruk terhadap wajah NU hari ini.
Hal itu dikatakan Kiai As’ad pada acara Silaturahmi Nasional dengan tema “Penerapan Khittah NU Dalam Politik Kebangsaan” yang digunakan dilakukan dalam hotel Azana Suite Antasari, DKI Jakarta Selatan.
Acara ini menghadirkan banyak tokoh senior NU, dalam antaranya mantan Wakil Ketua Umum PBNU kemudian mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali, pengamat kebijakan pemerintah A.S. Hikam, KH. Arifin Junaidi, dan juga KH. Baidhowi Adnan mantan Komandan Banser DKI Ibukota Indonesia 1965.
“Kisruh yang tersebut kita saksikan pada tubuh NU ketika ini adalah produk-produk dari Muktamar Lampung yang mana penuh rekayasa. Hasil dari muktamar yang disebutkan menciptakan ketidakstabilan di organisasi, sehingga wajar jikalau NU pada masa kini penuh dengan konflik dan juga kekacauan,” ujar Kiai As’ad.
Sedangkan, KH. Arifin Junaidi juga memberikan pandangannya terkait situasi internal NU kemudian hubungannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menjelaskan tentang proses pembentukan PKB yang disusun secara resmi oleh Tim 5 serta Tim 9 yang digunakan bertujuan untuk menjembatani aspirasi NU pada urusan politik kebangsaan. Menurutnya, peran PKB sebagai representasi kebijakan pemerintah NU seharusnya tetap saja pada koridor yang dimaksud sesuai dengan nilai-nilai khittah NU.
Sementara itu, pengamat urusan politik A.S. Hikam, menyatakan keprihatinannya terhadap arah aksi NU yang dimaksud dinilai sudah melenceng dari khittah yang digunakan seharusnya menjadi pijakan utama organisasi.
“Khittah NU pada saat ini tampak tidak ada fokus lagi pada urusan sosial-keagamaan yang mana menjadi tugas pokok PBNU. Justru, energi organisasi banyak terkuras oleh isu-isu kebijakan pemerintah yang digunakan seharusnya sanggup dihindari,” kata Dr. Hikam.
