JAKARTA – Dosen Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengumumkan terjadi sejumlah ketidakpuasan pada beberapa orang area Hal ini sebab putusnya aspirasi publik terhadap calon kepala wilayah yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 .
Menurut dia, terjadi sentralisasi pencalonan serta hegemoni pengurus pusat partai urusan politik melalui rekomendasi dari DPP partai.
“Di DKI Jakarta ada Anies Baswedan lalu Ahok. Kok yang mana dicalonkan lain. Nah, itu yang tersebut menjadi problem,” kata Titi ketika mengisi dialog Webinar: Kotak Kosong untuk Semua Daerah. Mungkinkah?, Hari Minggu (8/9/2024).
Terputusnya aspirasi dapat dirasakan secara segera oleh publik serta mengakibatkan ekspresi ketidakpuasan dengan adanya pergerakan mencoblos semua kandidat. Bahkan, ada lokasi yang dimaksud masyarakatnya menolak peluncuran calon tertentu sebagai bentuk kemarahan.
“Di daerah-daerah calon tunggal ada pergerakan tandingan mendaftarkan kotak kosong pasca calon tunggal didaftarkan. Misalnya di dalam Perkotaan Pangkalpinang, Asahan, Gresik, juga beberapa tempat lain,” ucapnya.
Ketidakpuasan yang dimaksud turut menciptakan pengumuman kosong, kotak kosong, atau pergerakan tidak ada memilih calon tunggal menjadi wacana yang dibahas pada ruang publik.
“Pembahasan blank vote, kata-kata kosong, kotak kosong, atau none of the above atau nggak pilih semuanya, itu menarik untuk dibincangkan lantaran ini perihal formalisasi ekspresi kebijakan pemerintah yang dimaksud berbeda bahwa tidaklah semua ekspresi kebijakan pemerintah itu dapat diwadahi oleh pasangan calon yang digunakan ada di area kotak suara,” ujar Titi.
Dia merekomendasikan adanya evaluasi menghadapi sentralisasi pencalonan kepala dan juga delegasi kepala daerah. Selain itu, ia menyarankan agar otonomi pencalonan diberikan untuk pengurus partai dalam daerah, tidak seperti ketika ini yang terpusat di tempat DPP.
