DKI Jakarta – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak serta Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebutkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) di upaya mengawasi lalu mengendalikan penyaluran materi bakar minyak (BBM) subsidi lalu kompensasi bagi konsumen pengguna.
Menurut dia, di keterangannya ke Jakarta, Senin, teknologi informasi juga mempermudah organisasi perangkat wilayah (OPD) selaku penerbit surat rekomendasi kemudian konsumen pengguna untuk mendapatkan BBM subsidi serta kompensasi negara.
"Dalam menyalurkan BBM subsidi dan juga kompensasi untuk komunitas yang digunakan berhak, yaitu konsumen pengguna, tentu kami punya alat kendali, salah satunya yaitu surat rekomendasi," kata Erika pada waktu bermetamorfosis menjadi pembicara pada talkshow bertajuk "BBM Subsidi, Bukan untuk Semua Orang", yang dimaksud diselenggarakan di rangkaian Halal Bihalal Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia di dalam Jakarta, Hari Jumat (11/4/2025).
BPH Migas telah lama menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan juga Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Sesuai beleid tersebut, konsumen pengguna, seperti bidang usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, atau pelayanan umum, diwajibkan memiliki surat rekomendasi, yang tersebut diterbitkan oleh OPD terkait.
Untuk itu, BPH Migas sudah pernah mengembangkan aplikasi mobile Xstar, yang tersebut merupakan salah satu alat kontrol pemanfaatan BBM subsidi lalu kompensasi agar tepat sasaran serta tepat volume.
"Kami juga telah mempunyai perangkat lunak untuk penerbitan surat rekomendasi serta datanya sudah ada terintegrasi dengan pemerintah tempat kemudian badan bisnis penugasan," imbuh Erika.
Surat rekomendasi merupakan upaya meningkatkan akuntabilitas ukuran penyaluran BBM subsidi serta kompensasi, mengingat subsidi BBM menggunakan uang negara.
Data yang dimaksud terekam pada sebuah sistem, yang digunakan mana jumlah BBM subsidi dan juga kompensasi yang tersebut disalurkan terhadap konsumen pengguna, akan tercatat dengan baik.
"Jadi, kita tahu berapa (volume) yang mana sudah ada dikeluarkan untuk per individu konsumen pengguna," jelas Erika.
Selain mengatur juga mengawasi penyaluran BBM subsidi dan juga kompensasi bagi masyarakat, lanjut Erika, BPH Migas juga berikrar mewujudkan transisi energi bersih, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga.
"Khususnya ibu-ibu untuk mulai mengenali bahwa ada alternatif energi bersih, yaitu jaringan gas bumi melalui pipa yang dapat dimanfaatkan pada rumah tangga," ucapnya.
Erika pun menyokong perempuan Nusantara dapat membantu untuk mewujudkan tugas BPH Migas di memaksimalkan pemanfaatan gas bumi di di negeri, oleh sebab itu gas bumi merupakan energi yang lebih tinggi bersih kemudian efisien.
"Bagaimana nanti khalayak beralih untuk energi yang lebih besar bersih lalu lebih banyak mudah-mudahan didapatkan. Sudah seharusnya perempuan terlibat untuk membantu juga menyukseskan program-program pemerintah," tuturnya.
Sebagai salah satu perempuan yang tersebut diberi amanah menjadi pemimpin sebuah lembaga, ia meminta perempuan Negara Indonesia mengerahkan segenap kemampuan yang tersebut dimiliki agar dapat mewujudkan cita-cita kemudian berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
"Pada pada waktu bekerja, kita bekerja dengan segala kemampuan yang dimaksud dimiliki. Usahakan secara maksimal agar tujuan itu tercapai. Jalankan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang digunakan diamanahkan terhadap kita," sebut Erika.
Kegiatan juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi juga Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan juga Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan lalu Konservasi Daya Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, serta beberapa jumlah Pengurus Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia.
Artikel ini disadur dari Kepala BPH Migas sebut pentingnya TI untuk kendalikan BBM subsidi
