DKI Jakarta – Kementerian Wisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang digunakan pada saat ini terpantau bergeser dari kuantitas berubah menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang digunakan lebih besar tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih besar tinggi. Ketika saya melihat, saat spending, itu berarti warga harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang ia beli,” kata Deputi Lingkup Industri juga Penanaman Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa di Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, dalam Bogor, Selasa.
Rizki mengatakan sektor pariwisata penting mengikuti tren untuk mencari prospek atau lingkungan ekonomi baru yang digunakan dapat menyebabkan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih besar untuk tinggal dan juga menikmati pengalaman berwisata ke Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Peluang Usaha Pariwisata menyadari bahwa terdapat beberapa orang bursa yang digunakan sanggup dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) serta wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang dimaksud dapat dikembangkan pada dalamnya seperti pengembangan marina lalu boating hingga sektor kapal yacht yang dimaksud sedang mengalami perkembangan pada kawasan Asia.
“Ini yang dimaksud kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih banyak regulasi yang tersebut tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Wisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Indonesia atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang dimaksud bisa saja kita dapatkan market baru, di dalam luar market-market yang mana ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, serta beliau mampu spending tambahan banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang tersebut dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang tersebut berhubungan dengan pariwisata dalam bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya prospek bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih lanjut sejumlah tamu melalui konsep hotel itikaf di dalam pada waktu negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman ke Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menyingkap puasa sampai malam, menginap kita di dalam sana. Ada yang mana nginap dalam hotel, ada yang dimaksud ke ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, diantaranya menentukan sasaran juga paket wisata, model barang atau infrastruktur apa sekadar yang dimaksud harus disusun lalu disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah memiliki target efisiensi sebesar Mata Uang Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai tindakan lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang ditujukan untuk seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang dimaksud diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran di K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
