CIREBON – Langkah PBNU menggalang massa kiai pada perseteruannya dengan PKB menghasilkan prihatin sejumlah pengasuh pondok pesantren. Langkah yang dimaksud dinilai berpotensi memecah belah ulama dan juga kian sangat mengakibatkan PBNU ke ranah urusan politik praktis.
“Kami sangat prihatin dengan langkah PBNU yang tersebut menggalang massa kiai di area Jombang serta beberapa jumlah tempat lain. Kami menilai situasi ini akan menyebabkan polarisasi di dalam kalangan kiai dan juga pengasuh pesantren di tempat lingkungan Nahdlatul Ulama. Situasi ini sangat berbahaya bagi harmonisasi keberadaan Nahdiliyin dalam akar rumput,” ujar Pengasuh Pesantren Nadwatul Ummah, Buntet, Cirebon, KH Faris Fuad Hasyim, Rabu (14/8/2024).
Gus Faris, sapaan akrab KH Fuad Hasyim mengatakan, upaya menarik PBNU ke ranah urusan politik praktis merupakan langkah mundur. Dengan menarik ke kebijakan pemerintah praktis, maka PBNU akan ditempatkan sebagai entitas urusan politik yang tersebut wajar dilawan, dijadikan saingan, hingga dijegal oleh entitas kebijakan pemerintah lain.
“Dan itu tak sesuai dengan khittoh atau semangat dasar pendirian NU oleh para muassis yang dimaksud terdiri dari kiai dan juga pengasuh pesantren di area masa lalu,” katanya.
Gus Faris mengatakan, NU didirikan sebagai pengayom umat, berdiri di area menghadapi semua golongan, juga menjadi penengah ketika terjadi polarisasi di area masyarakat. Semangat inilah yang dimaksud hari-hari ini kian tak tampak dari perilaku elite PBNU. Selama tiga tahun terakhir PBNU lebih banyak tampak sebagai entitas urusan politik daripada entitas sosial-kemasyarakatan.
“Yang kita ingat dari PBNU sekarang itu apa ya menjauhkan NU dari PKB, yang digunakan berebut jatah tambang, yang terlibat dukung-mendukung di Pilpres hingga mengumandangkan perdamaian dunia tetapi malah tengkar dengan saudara sendiri,” ungkapnya.
Putra Kiai Fuad Hasyim juga menyayangkan serangan PBNU yang kian sengit akhir-akhir ini. Bahkan PBNU sudah ada seperti partai urusan politik yang terus melakukan berbagai manuver untuk menekan PKB. Mulai dari mengakumulasi orang-orang yang dimaksud kecewa dengan PKB hingga menggalang massa kiai untuk melegitimasi pertengkaran merekan dengan elite PKB.
“Kami kasihan juga dengan para kiai-kiai itu yang mana harus dimobilisasi untuk melegitimasi manuver elit PBNU di menyerang PKB,” katanya.
Gus Faris mengingatkan jikalau elite PBNU terus menyeburkan diri ke ranah urusan politik praktis, maka kemungkinan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU akan sangat kemungkinan besar terjadi.
Menurut dia, apa yang diadakan elite PBNU untuk melakukan manuver kebijakan pemerintah sangat mungkin saja dilaksanakan elite entitas lain untuk melakukan hal yang digunakan sama.
“Jadi ada hukum timbal balik. Kalau elite PBNU bisa saja melakukan manuver bikin pergerakan MLB maka sangat kemungkinan besar elite PBNU mendapatkan manuver serupa. Kalau telah begini maka yang dirugikan adalah kepentingan Nahdliyin sebab terus terkoyak oleh manuver tak bertanggung jawab para elitenya,” katanya.
