JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian pembangunan infrastruktur yang digunakan rampung dikerjakan selama 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden.
Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menjabarkan, pada sektor konektivitas sudah dibangun 2.700 km jalan tol lalu 6.000 km konstruksi jalan nasional selama 10 tahun terakhir dalam seluruh Indonesia.
Selain itu juga dilaksanakan penanganan preservasi jalan wilayah berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Capaian IJD pada tahun 2023 sepanjang 3.195 km jalan wilayah diciptakan dan juga didukung dengan jembatan sepanjang 3 km.
Kemudian di area sektor Perumahan, melalui Rencana Sejuta Rumah (PSR) yang mana digagas Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2024 berjalan sudah pernah dibangun sebanyak 8,2 jt unit rumah.
“Pembangunan infrastruktur yang mana dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pada 10 tahun terakhir sudah berbagai yang mana selesai serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Zainal Fatah pada keterangan resmi, Hari Minggu (18/8/2024).
Selanjutnya dalam sektor Sumber Daya Air (SDA) pada selama 10 tahun telah lama diciptakan sebanyak 43 Bendungan dari target 61 bendungan yang tersebut dipasang oleh Presiden Jokowi. Pembangunan bendungan juga dihadiri oleh oleh pengerjaan jaringan irigasi baru seluas 1,1 jt hektar serta rehabilitasi 4,3 jt hektar.
“Sehingga meningkatkan luas cakupan sawah yang dimaksud air irigasinya berasal dari bendungan (meningkat dari semula 11% dalam tahun 2014 menjadi 19% di area tahun 2024) juga meningkatkan Skala Pertanaman (IP) dari 1,5 di area tahun 2014 menjadi 2,5 di area tahun 2024,” tambah Sekjen Zainal Fatah.
Lebih lanjut, selama 10 tahun terakhir juga dilaksanakan pembangunan infrastruktur air minum pada menggalang akses air minum layak bagi rakyat sebesar 92% hingga 2023 melalui konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Untuk akses sanitasi layak, pada waktu ini mencapai sebesar 82% melalui pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T),” sambungnya.
Sekjen Zainal Fatah menyampaikan, pada tahun 2025 Kementerian PUPR juga akan melanjutkan pengerjaan infrastruktur dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Oleh akibat itu, tugas dan juga tanggung jawab Kementerian PUPR disebut ke depan sangat berat. Ditengah ekspektasi rakyat terhadap pelayanan infrastruktur juga semakin tinggi.
