JAKARTA – Menteri Energi kemudian Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja menyebabkan proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.
Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya telah lama mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional juga rutinitas di tempat Kementerian ESDM serta sisanya Rp4,2 triliun untuk memulai pembangunan jaringan pipa gas serta yang digunakan lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.
Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) hanya sekali menyepakati Rencana Kerja dan juga Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Daya lalu Informan Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga jumlah keseluruhan ini tambahan kecil dari anggaran yang digunakan disepakati di Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang digunakan lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.
Diakui Bahlil, akibat anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu telah dilakukan disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya memohonkan Komisi VII untuk menyebabkan kesimpulan rapat yang dimaksud kemudian disampaikan untuk rakyat terkait anggaran yang tak disetujui oleh Banggar tersebut.
“Namun pimpinan harus kita menciptakan juga di risalah rapat seharus menyampaikan untuk masyarakat jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak bisa jadi kerja,” jelasnya di Rapat Kerja bersatu Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang mana tidak ada disetujui oleh Banggar maka banyak kegiatan yang tersebut sudah pernah disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek di setahun ke depan. Salah satunya proyek konstruksi Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 lalu pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang apabila tak dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.
“Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu telah melakukan tender kemudian telah selesai. Dan kalau bukan dianggarkan artinya memang sebenarnya kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin saja sengaja untuk menimbulkan acara ini gagal,” tegasnya.
Bahlil juga menekankan terhadap Komisi VII DPR RI untuk tidak ada bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran tak juga turun.
“Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita menghasilkan catatan. Tapi andaikan pun tidaklah ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tiada ada pekerjaan apa yang mau ditanyakan?,” tegasnya Bahlil.
“Yang kedua kita jelaskan terhadap rakyat bahwa pipa ini gak dapat berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang dimaksud mandek,” pungkas Bahlil.
