SURABAYA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) menyelenggarakan diskusi panel bersatu Badan Intelijen Negara ( BIN ) Jatim. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan penerapan good governance kemudian pencegahan aksi kejahatan keamanan data .
Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan, sebagai perusahaan perbankan, Bank Jatim wajib menerapkan good governance secara konsisten. Hal ini agar mampu menjaga peningkatan industri dengan baik dalam sedang berbagai tantangan yang mana ada. “Saat ini, Bank Jatim telah lama miliki Sertifikasi ISO 27001:2022 Tentang Sistem Manajemen Security Pengetahuan Berstandar Internasional,” katanya, Awal Minggu (16/9/2024).
Dia menambahkan, hadirnya standar internasional keamanan tersebut, dapat membantu Bank Jatim menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang dimaksud menyeluruh. “Kami berharap, diskusi panel Bank Jatim dengan BIN Jatim ini dapat menambah wawasan pada hal good governance kemudian pencegahan aktivitas kejahatan keamanan data,” ujarnya.
Kepala BIN Jatim Brigjen Pol Rudy Tranggono menjelaskan, tantangan perusahaan menuju good governance cukup banyak. Antara lain sumber daya manusia, politisasi, karakter masyarakat, regulasi, birokrasi, serta minim responsivitas.
”Nah, apabila pada dunia perbankan telah terjadi menerapkan good governance tentu manfaatnya sangat banyak. Yaitu meningkatkan reputasi perbankan, stabilisasi finansial perbankan, meningkatkan kinerja lalu kontribusi, menjaga keberlanjutan perbankan, juga memaksimalkan nilai perbankan,” paparnya.
Menurut Rudy, perbankan yang baik adalah perbankan yang dapat memberikan pelayanan optimal. Maka dari itu, pada mewujudkan good governance, perlu diimbangi dengan upaya transparansi, kepatuhan regulasi, risk management, pengawasan dan juga pengendalian, pengembangan SDM. “Kemudian keadilan dan juga kepastian hukum,” terangnya.
Terkait kejahatan siber , lanjut Rudy, pada semester I 2024 tercatat ada 2,5 miliar serangan siber yang dimaksud menyasar Indonesia atau 158 serangan per detik. Angka yang disebutkan menunjukkan peningkatan sangat drastis, yaitu 619,95 persen dibandingkan periode yang mana sejenis tahun lalu. “Salah satu faktor utama peningkatan ini adalah adanya kejadian besar seperti Pemilihan Umum 2024 yang melibatkan data publik Indonesia,” jelasnya.
Rudy menyarankan agar perbankan tidaklah terkena kejahatan data maka harus memprioritaskan keamanan siber di tempat manajemen. Kemudian kolaborasi antarlembaga, dan juga membentuk regu gabungan khusus guna melaksanakan respon cepat insiden.
Selanjutnya merekrut tenaga professional keamanan siber, meningkatkan budaya keamanan siber, serta melaksanakan pelatihan dan juga upgrade IT secara berkelanjutan. ”Kami juga siap melakukan sinergi dengan Bank Jatim demi terciptanya good governance dan juga terhindar dari cyber crime,” tegasnya.
