Ibukota Indonesia pendapatan per kapitanya 21.000 dolar AS. Kalau kita mau masuk lagi ke puncak Ibukota Indonesia yaitu ke DKI Jakarta Pusat itu telah 50.000 dolar AS
Jakarta – Menteri Koordinator Sektor Perekonomain Airlangga Hartarto mengklaim tingkat pendapatan per kapita wilayah Ibukota Indonesia hingga Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur telah lama lolos jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
“Jakarta pendapatan per kapitanya 21.000 dolar AS. Kalau kita mau masuk lagi ke puncak DKI Jakarta yaitu pada Ibukota Indonesia Pusat itu sudah ada 50.000 dolar AS. Jadi aglomerasi Ibukota Indonesia itu telah setara dengan negara-negara lain satu di antaranya Singapura,” kata Airlangga ketika Perayaan Hari Jadi Ke-58 Kementerian Koordinator Sektor Perekonomian di Jakarta, Kamis.
Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), menurut dia, juga lolos middle-income trap dengan pendapatan per kapita 17.000 dolar AS, sementara Kalimantan Timur berdasarkan data Bappenas 2023 tercatat miliki pendapatan per kapita 13.996 dolar AS.
“Kita mampu mengamati daerah-daerah terus ke bawah dan juga per wilayah, itu yang mana angkanya telah tinggi. Nah salah satunya kemarin beberapa kabupaten di Sumatera Selatan, misalnya Ogan Komering Ilir, kemudian wilayah di Sulawesi misalnya Morowali," ujarnya.
Namun, Airlangga mengemukakan daerah-darah yang disebutkan wajib untuk terus dijaga tingkat kemiskinannya agar rendah, sekaligus harus dipastikan perputaran roda perekonomian di dalam setiap-tiap wilayah terus berjalan.
Kendati demikian, ia menganggap kesetaraan masih menjadi tantangan Nusantara agar dapat mengakibatkan wilayah lainnya terlepas dari middle-income trap.
Dengan beraneka indikator tersebut, Airlangga optimistis Nusantara mampu menjalani masa aksesi Organisasi Kerja Sama kemudian Pembangunan Perekonomian (OECD) dengan cepat dan juga lancar.
"Di aksesi OECD itu, beberapa tahapan kita sudah ada comply, misal sebagian dari lingkungan hidup, sebagian dari pengelolaan BUMN. Memang kita tak start from zero, oleh lantaran itu 3 tahun ke depan kita akan akselerasi," ucap Airlangga.
Untuk itu, Airlangga memacu pemerintah area fokus memaksimalkan peluang lapangan usaha wilayahnya masing-masing
Adapun pada Rabu (24/7), ia mengakui bahwa langkah Indonesi tergolong ambisius tetapi OECD juga telah mendapat cantolan payung urusan politik di bentuk Undang-undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
"OECD sudah ada ada cantolan-nya, serta dengan demikian diharapkan kita bisa jadi menjalankan best practice yang dimaksud dijalankan oleh OECD," ujarnya.
Ia mengungkap bahwa pada waktu ini pemerintah sedang melakukan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Negara Indonesia merevisi sekitar 70 undang undang.
Dengan terobosan yang dimaksud peringkat daya saing Tanah Air menurut Institute for Management Development (IMD) meningkat dari peringkat 34 melonjak ke peringkat 27.
"Jadi sebetulnya beberapa step ini sudah ada diakui oleh beberapa negara di dalam dunia," kata Airlangga.
Saat ini, Tanah Air berada dalam fokus untuk menyusun ‘Initial Memorandum’ sebagai pemenuhan standar lalu asal keanggotaan penuh OECD. Memorandum yang dimaksud akan bermetamorfosis menjadi alat bagi Negara Indonesia untuk menyampaikan untuk planet terkait reformasi yang digunakan akan dilakukan.
Initial Memorandum mencakup 26 sektor di "steering commitee" OECD. Memorandum yang disusun antara lain dari sektor keuangan, ekonomi, antikorupsi, persaingan sehat, consumer policy, digital ekonomi, hingga kebijakan teknologi.
Airlangga menjelaskan selama berjalannya rute aksesi, Tim Nasional Percepatan OECD akan turut melibatkan semua pihak yang tersebut terkait dengan 26 sektor yang disebutkan untuk menyelesaikan Initial Memorandum.
Artikel ini disadur dari Airlangga klaim Jakarta hingga Kaltim sudah lolos “middle-income trap”
