Teknologi Pengetahuan Pengaruhi Pemilih Gen Z kemudian Milenial pada Pemilihan Kepala Daerah 2024
JAKARTA – Teknologi informasi seperti media sosial dewasa ini menjadi alat yang mana sangat kuat di proses demokrasi. Perannya sangat signifikan di membentuk opini publik, menyebarkan informasi, lalu memobilisasi pemilih.
Kepala Laboratorium Prodi Keilmuan Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI) Andaru Satnyoto menuturkan media sosial dewasa ini menjadi sebuah platform digital yang dimaksud sangat berpengaruh terhadap hidup rakyat Indonesia.
Hal itu sebagaimana disampaikan Andaru pada podcast bertema “Quo Vadis Teknologi Pengetahuan menuju pemilihan gubernur 2024” yang mana diselenggarakan Prodi Bidang Studi Politik UKI dalam Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.
Dalam konteks demokrasi, media sosial menjadi platform digital yang digunakan sangat berpengaruh terhadap pandangan hidup Gen Z kemudian milenial yang secara elektoral menjadi ceruk pemilih pada proses demokrasi di area Tanah Air.
Namun, belakangan ini muncul berbagai perkara pencurian data rakyat yang tersebut pada akhirnya mengikis kepercayaan pengguna teknologi mendekati kontestasi pemilihan gubernur 2024. Bagaimana tidak, maraknya kejahatan siber memicu mosi tiada percaya melawan kemampuan pemerintah melindungi data pribadi.
“Bagaimana kita mau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan kepercayaan warga apabila isu pencurian data serta isu pengamanan data pribadi penduduk tak mampu diselesaikan?” tegas Andaru.
Koordinator Wilayah III PP GMKI YY Carlos Wawo juga memandang peran media sosial dalam kalangan anak muda sebagai jaringan untuk mengekspresikan diri sekaligus menjadi sumber informasi.
“Dalam hal ini, anak muda menggunakan medsos untuk mendapat info terkini terkait situasi lingkungannya hingga situasi bangsa kemudian negara,” ujar Carlos.
Dia mengaku khawatir dengan maraknya tindakan hukum pencurian dan juga penyalahgunaan data penduduk yang mana terjadi belakangan ini.
Kasus dugaan pencatutan data warga Ibukota selama masa verifikasi data di area KPU Ibukota Indonesia misalnya yang mana diduga digunakan untuk kepentingan kebijakan pemerintah beberapa jumlah pihak. Kasus ini memproduksi penduduk semakin pesimistis menghadapi keamanan data mereka.
