JAKARTA – Susu ikan belakangan menjadi topik yang mana sedang hangat diperbincangkan.
Hal ini lantaran susu ikan menjadi salah satu pilihan pada kegiatan penyediaan makan siang gratis yang digunakan diusung Calon Presiden lalu Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto kemudian Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sempat disebutkan juga bahwa susu ikan menjadi susu alternatif pengganti susu sapi.
Susu ikan merupakan barang perubahan anak bangsa yang pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan serta Perikanan sama-sama Kementerian Koperasi juga UKM. Lantas, benarkah susu ikan mampu menjadi pengganti atau alternatif dari susu sapi?
Konsultan lalu ahli gizi Dr. Rita Ramayulis menegaskan, sebenarnya susu ikan tidaklah dapat disamakan dengan susu sapi. Karena keduanya memiliki komposisi dan juga bahkan gizi yang digunakan berbeda. Namun, ia tak menampik jikalau susu ikan memang benar sanggup dibuat menyerupai susu sapi dengan proses tertentu.
“Tentu nggak bisa saja digantikan ya. Karena keduanya dari substansi yang berbeda. Kandungan gizi yang dimaksud berbeda juga. Tapi kalau sudah ada diproses secara sektor itu ia mampu dibikin menyerupai susu sapi. Tentu sekadar bisa,” ujar Dr. Rita pada waktu dihubungi MNC Portal, Rabu (11/9/2024).
Namun, Dr. Rita menilai, hal yang dimaksud seharusnya tak perlu dilakukan. Mengingat, apabila tujuan pemerintah untuk mencanangkan inisiatif makan bergizi, susu sebenarnya bukanlah prioritas alias satu-satunya. Pasalnya, definisi makanan bergizi yakni yang miliki gizi seimbang yang digunakan didapatkan dari ragam makanan, tidak hanya sekali dari susu.
“Tapi kan harusnya bukan perlu diusahakan menyerupai susu sapi. Karena pada makanan gizi seimbang, kan nggak mesti harus berorientasi pada susu. Kan makanannya yang mana bagus itu adalah gizi seimbang, juga kalau untuk anak-anak bukan boleh kurang protein kemudian kalsium,” tuturnya.
“Nah pemenuhan protein dan juga kalsium itu kan bisa saja didapatkan dari ragam makanan. Tidak hanya sekali dari susu tok,” lanjut dia.
Dr. Rita justru menyarankan pemerintah agar pemberian susu yang disebutkan diselaraskan dengan edukasi terkait pentingnya mengonsumsi pangan lokal yang mana bersifat ‘real food’ alias tak melalui proses pengolahan industri.
“Jadi ketika kemudian ada salah satu kegiatan yang mengharuskan pemberian susu, lalu susu tidaklah tercukupi misalnya, harusnya programnya dapat diselaraskan dengan pangan lokal yang dimaksud ada. Dengan pangan-pangan yang tersebut real food begitu ya,” tegasnya.
“Jadi tiada mesti harus dipaksakan menghasilkan sesuatu yang mana menyerupai susu itu sendiri. Karena kalau disebutkan pengganti itu nggak tepat. Tapi kalau disebut sebagai oh beliau salah satu minuman bergizi kok, untuk melengkapi makanan bergizi, itu boleh-boleh saja,” pungkas Dr. Rita.
