JAKARTA – Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan Suhartoyo masih sah sebagai Ketua MK walaupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) DKI Jakarta menyatakan SK pengangkatan Suhartoyo bukan sah. Menurut Fajar, putusan yang disebutkan belum memiliki kekuatan hukum tetap memperlihatkan atau inkrah.
“Ya kan masih 14 hari. Kan tidaklah serta-merta tindakan itu berlaku. Jadi langkah ini kan belum inkrah ini kan, jadi selama 14 hari ya belum ada pembaharuan apa pun,” kata Fajar di tempat gedung MK, Rabu (14/8/2024).
Dia menjelaskan, MK diberikan waktu selama 14 hari setelahnya menerima salinan putusan PTUN, untuk menentukan sikap banding. Namun apabila tiada mengajukan banding, maka putusan itu telah terjadi memiliki kekuatan hukum tetap.
“Kita punya waktu untuk menentukan sikap apakah banding atau tidak. Kalau banding berarti kan belum inkrah putusannya. Tapi kalau kemudian kita tidaklah menyatakan banding berarti inkrah pada waktu 14 hari,” tuturnya.
Sementara itu, berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang mana dihadiri oleh oleh 7 hakim konstitusi, MK akan banding berhadapan dengan putusan tersebut. Kata Fajar alasan banding itu sebab putusan PTUN tiada sesuai dengan harapan.
“Ya nanti itu akan dituangkan di memori banding lah ya. Yang pasti oleh sebab itu tentu putusan itu tidaklah sesuai dengan yang diharapkan, serta ada ruang-ruang untuk atau mekanisme untuk men-challenge langkah itu. Dan itu adalah mekanisme banding itu,” ujarnya.
Namun beliau menegaskan sebelum mengajukan banding MK akan mempelajari secara cermat ratio decidendi dari amar putusan PTUN. Sebab salinan utuh putusan itu bari diterima pihaknya.
“Nah itu yang tersebut penting untuk kita cermati dulu mana-mana yang digunakan kemudian akan kita banding atau seperti apa nanti tergantung dari hasil pencermatan kita terhadap ratio decidendi putusan itu,” katanya.
