Tuai Polemik, Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA, IPS, lalu Bahasa dalam SMA

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan juga Teknologi atau Kemendikbudristek mengumumkan akan menghapus jurusan Bidang Studi Pengetahuan Alam (IPA), Pengetahuan Pengetahuan Sosial (IPS), kemudian Bahasa ke jenjang sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan penghapusan ketiga jurusan dalam SMA itu menuai polemik.

Perhimpunan Pendidikan juga Guru (P2G) mengkhawatirkan nasib guru jikalau jurusan-jurusan yang disebutkan dihapus dalam SMA. Sementara Psikolog Pendidikan Tantri Rahmawati mengatakan, penghapusan jurusan-jurusan yang disebutkan dapat mempengaruhi jumlah total keperluan guru. Berikut pernyataan mereka.

P2G: Khawatir nasib guru

Kepala Area Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan, nasib guru setelahnya Kemendikbudristek menghapus ketiga jurusan yang dimaksud sebagai implementasi Kurikulum Merdeka.

“Memang ada persoalannya. Pertama, saat ini diterapkan dalam sekolah, anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini sudah ada menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman kepada Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.

Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa hanya yang tersebut harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas.

“Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya. 

Hal itu sebab sekolah akan segera cenderung menyesuaikan Sumber Daya Orang (SDM) atau guru. “Boleh jadi di mana siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang dimaksud bukan akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.

Selain itu, kebijakan ini juga akan datang menghasilkan guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan ada mata pelajaran yang dimaksud dihindari.

Iman khawatir kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang mana tak kebagian jam mengajar, khususnya berpengaruh terhadap sertifikasi mereka.

“Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu teristimewa sebab kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya. 

Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan segera membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI DKI Jakarta melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing.

“Idealnya ini akan ada berbagai simulasi kelas akibat siswa bebas memilih,” tuturnya.

Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai lebih besar fleksibel bagi siswa akibat tiada dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Bahasa. Sehingga tiada ada diskriminasi prodi di mana hendak melanjutkan kuliah.