JAKARTA – PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re mengadakan pelatihan khusus yang mana bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang “Business Judgement Rule (BJR)” bagi para anggota Direksi (Board of Directors/BoD) lalu Komisaris (Board of Commissioners/BoC) di area lingkungan Indonesia Re Group.
Pelatihan yang mana diadakan pada 27 Agustus 2024 ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia Re di meningkatkan kekuatan tata kelola perusahaan dan juga menjamin bahwa seluruh organ perseroan memiliki pemahaman yang tersebut selaras di menjalankan tugas mereka. Latihan ini disertai oleh 20 peserta, terdiri dari BoC kemudian BoD Indonesia Re, Reasuransi Syariah Indonesia, lalu ASEI.
Direksi merupakan organ penting di struktur Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan bertanggung jawab berhadapan dengan jalannya pengelolaan perusahaan, termasuk pengelolaan harta kekayaan, bisnis, dan juga peluang risiko yang digunakan mungkin saja terjadi dari langkah bidang usaha yang diambil.
Dalam menjalankan tugasnya, Direksi bertindak untuk serta melawan nama perusahaan, tidak untuk kepentingan pribadi, sehingga mereka dilindungi dari tanggung jawab pribadi melawan langkah yang dimaksud diambil, sejalan dengan tujuan bahwa tindakan yang dimaksud dibuat dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang dimaksud cukup, kemudian untuk kepentingan perusahaan. Prinsip ini dikenal sebagai “Business Judgement Rule” (BJR).
Dalam sektor perasuransian, yang mana penuh dengan ketidakpastian dan juga risiko, penerapan BJR menjadi krusial agar direksi dapat menimbulkan kebijakan yang dimaksud cepat dan juga tepat. Prinsip ini juga memicu klien ataupun cedant companies yakin akan stabilitas perusahaan reasuransi yang menopangnya.
“Industri asuransi menghadapi tantangan yang mana unik, di tempat mana tindakan yang digunakan diambil oleh Direksi harus mempertimbangkan sejumlah variabel, termasuk risiko keuangan, lingkungan ekonomi global, juga kepentingan para pemegang saham serta tertanggung. Latihan ini menjadi momen yang tersebut tepat untuk melakukan penyegaran di pengambilan keputusan, khususnya di proses perubahan struktural kegiatan bisnis yang tersebut berada dalam kami jalankan. Dengan memahami lalu menerapkan BJR secara tepat, kami berharap dapat terus menciptakan kebijakan yang dimaksud bukan hanya saja menguntungkan perusahaan tetapi juga sesuai dengan prinsip tata kelola yang dimaksud baik,” ujar Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu.
Penerapan BJR juga berdampak pada pengelolaan risiko yang digunakan lebih lanjut baik di bidang reasuransi. Dengan pengamanan hukum yang tersebut diberikan oleh BJR, direksi dapat lebih banyak fokus pada pengembangan strategi industri kemudian pengelolaan portofolio risiko. Dengan strategi industri yang mana kuat, perusahaan dapat memberikan jaminan stabilitas untuk stakeholder. Melalui pelatihan ini, para pemimpin di area Indonesia Re dipersiapkan untuk menyebabkan tindakan yang tidaklah hanya saja berdasarkan analisis risiko yang mana mendalam tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek hukum pada pengambilan keputusan.
Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai serta Industri Manufaktur BPKP, Buyung Wiromo Samudro yang hadir sebagai narasumber memaparkan bahwa Business Judgement Rule (BJR) adalah standar perilaku yang digunakan harus dipegang oleh direksi di pengambilan keputusan.
“Selama kebijakan yang diambil direksi berdasarkan prinsip BJR, yang tersebut mencakup kehati-hatian, itikad baik, juga bebas dari benturan kepentingan, maka para pemangku kebijakan mempunyai proteksi hukum yang tersebut meminimalkan risiko tuntutan hukum pribadi jikalau terjadi kerugian. Dalam konteks bidang ini, memahami juga mengaplikasikan BJR dengan benar dapat memberikan keamanan tambahan bagi perusahaan asuransi yang ditopang risiko bisnisnya oleh Reasuransi,” ujarnya.
Hadir pula mengisi materi, Jaksa Agung Muda Perdata juga Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, R. Narendra Jatna yang tersebut menyebut, “Korupsi di tempat Indonesia banyak kali disalah artikan. Tujuan utama pemberantasan korupsi adalah untuk mengurangi kerugian negara, salah satu indikatornya ialah, tercipta equal treatment kemudian equal opportunity melalui kompetisi yang adil juga pelayanan rakyat yang baik. Perlu diingat, etika selalu berada di area berhadapan dengan hukum, kemudian kita harus terus menegakkan standar etika yang digunakan tinggi pada setiap tindakan.”
Pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman jajaran Komisaris serta Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama, PT Reasuransi Syariah Indonesia juga PT Asuransi Asei Indonesia terkait penerapan Business Judgement Rule di tempat lingkungan korporat juga untuk meningkatkan sinergi antara BoD dan juga BoC Indonesia Re Group di menjalankan tugas serta tanggung jawab mereka itu untuk menguatkan tata kelola perusahaan kemudian menurunkan risiko hukum yang digunakan mungkin saja dihadapi.
