JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2024-2029 Vaudy Starworld menyatakan akan segera berkolaborasi dan juga bersinergi dengan pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan usai mengumumkan 18 departemen (fungsional) dan juga bidang kerja untuk menguatkan penyelenggaraan acara kerja sebagai Amanah Kongres XII IKPI dalam Bali, 18-20 Agustus 2024.
“Tentunya sebagai langkah awal kami akan membantu Direktorat Jendral Pajak (DJP) merealisasikan target pajak kemudian melakukan pendampingan untuk calon wajib pajak,” kata Vaudy dalam kantor IKPI, Mampang Prapatan, Ibukota Indonesia Selatan, Kamis (12/9/2024).
Vaudy yang digunakan pada masa kini menggantikan Ruston Tambunan sebagai Ketua sebelumnya menjelaskan, untuk mempercepat itu pihaknya akan menggaet beberapa asosiasi. Tujuan tidak ada lain akan membantu penduduk membantu menjaring pembayaran pajak.
Terkait struktur kabinetnya, menurut dia, ada penambahan departemen baru (bukan pemekaran) yakni Departemen Advokasi serta Bantuan Hukum yang tersebut berfungsi mengadvokasi juga memberikan bantuan bagi anggota IKPI dari permasalahan hukum.
“Jadi, apabila ada anggota kita yang dimaksud terkena kesulitan hukum serta menurut penilaian kami sudah ada bekerja sesuai AD, ART, kemudian ketentuan yang berlaku, maka ia layak mendapatkan bantuan hukum. Jadi IKPI juga harus memberikan bantuan hukum bagi anggotanya,” katanya.
Sementara, Departemen Litbang juga FGD pada masa kini dipisah menjadi dua departemen tujuannya agar lebih besar fokus menjalankan tugasnya sesuai departemennya masing-masing. Selain itu, pengurus IKPI semuanya berdasarkan kapasitas, loyalitas, lalu kemauan untuk mengabdi membesarkan IKPI.
“Jadi pengurus di dalam IKPI ini bukan digaji, semuanya hanya sekali bekerja secara sukarela. Hal ini semua sanggup berjalan dengan baik apabila seseorang khususnya pengurus punya kecintaan terhadap IKPI,” ujar Vaudy.
Sejauh ini, asosiasi konselor pajak terbesar kemudian tertua dalam Indonesia miliki anggota berjumlah 7.035 dengan 42 cabang yang tersebar di area seluruh Indonesia.
Pihaknya berperan terlibat juga terjun segera membantu pemerintah untuk melakukan edukasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi juga UMKM setiap tahunnya di area hampir seluruh kantor IKPI cabang.
Termasuk mendesak lahirnya UU Konsultan Pajak yang tersebut telah terjadi menjadi RUU sejak 2018, pihaknya menegaskan RUU itu merupakan kegiatan kerja prioritas untuk nantinya disahkan menjadi Undang-Undang.
“Saya berharap dalam periode kepengurusan saya, UU yang dimaksud sudah pernah lama dimimpikan banyak pihak itu mampu terbit,” kata Vaudy.
