JAKARTA – Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Narasumber Daya Manusia-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) KH Helmi Ali Yafie menyoroti masih adanya pihak yang digunakan melakukan propaganda khilafah sebagai solusi sistem pemerintahan ketika ini. Ia membandingkan sistem kekhilafahan dengan praktik kerajaan yang digunakan umum di tempat wilayah Timur Tengah.
“Kalau kita kembali mempelajari sejarah ya, sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, kemudian Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang mana sempat memimpin, sebenarnya semua itu tak terpencil berbeda dengan apa yang kita kenal sebagai sistem kerajaan,” kata KH Helmi Ali Yafie di keterangannya dikutip, Hari Minggu (1/9/2024).
Menurutnya, ketidakpuasan penduduk Timur Tengah dengan sistem kekhilafahan memunculkan suatu pergerakan baru yang tersebut disebut dengan sufisme. Sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya serta pola hidup keluarga kemudian kroni sang khalifah yang digunakan ketika itu bermewah-mewahan juga senang memamerkannya.
Anggota Badan Pengawas Perhimpunan Rahima menjelaskan Indonesia terbentuk sesuai dengan Pancasila dan juga UUD 1945. Landasan negara ini disepakati mengingat beragamnya latar belakang anak bangsa yang mana sama-sama mengambil bagian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di area masa lalu.
“Saya kira bukan ada Indonesia, seperti sekarang ini, kalau para pendiri bangsa itu tiada sepakat. Model bernegara seperti sekarang inilah yang mana sudah ada dipilih. Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia mampu dipertanggungjawabkan lalu faktanya tetap memperlihatkan eksis sampai sekarang,” kata KH Helmi.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Taqwa, Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengatakan, problem terbesar pada waktu ini yang publik Indonesia rasakan sebenarnya adalah persoalan ekonomi. Dalam hal keagamaan, mayoritas orang Indonesia telah terbiasa hidup di keberagaman suku, agama, kemudian budaya. Relatif sulit bagi ideologi seperti khilafah untuk masuk serta jadi pernyataan mayoritas dalam Indonesia.
KH Helmi menerangkan ideologi khilafah itu bukan sanggup dikatakan mengacu untuk Al-Qur’an dikarenakan praktik kekhilafahan sendiri berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja. Oleh sebab itu, menurutnya, bentuk negara RI sekarang ini adalah yang dimaksud terbaik. Sebabnya, dengan bentuk ini Indonesia mampu merangkum keberagaman, seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Pastilah pada di orang Indonesia yang beragam ini ada perbedaan-perbedaan. Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini, maka landasan negara tiada perlu diganti, sebab selama ini relatif mampu merangkum keberagaman yang ada. Intinya, apa yang dimaksud diterapkan di tempat Timur Tengah sana belum tentu mampu diterapkan di dalam sini, apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia,” kata Sekjen PB DDI periode 2015-2020 ini.
Rakyat Indonesia, terlebih lagi yang tersebut muslim, harus ingat bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang digunakan telah termaktub pada Al-Qur’an. Jika cuma Tuhan menghendaki manusia ini memiliki latar belakang yang tersebut sama, tentu mudah hanya bagi Tuhan. Akan tetapi, manusia ditakdirkan di perbedaan agar masing-masing dari mereka mampu saling memahami, mengenali, dan juga menghormati.
Ia berharap agar publik Indonesia tetap memperlihatkan waspada terhadap provokasi yang mana kemungkinan besar ditemui berbarengan dengan kejadian tertentu yang dimaksud menyita perhatian publik. Menurut KH Helmi, propaganda khilafah tidak ada lebih besar dari sekadar pembalikkan fakta sejarah yang mana dilebih-lebihkan tanpa mau jujur dengan segala kekurangannya.
Ia berharap rakyat Indonesia tak bosan untuk terus belajar kemudian mencari sandaran ilmu pada organisasi keagamaan yang dimaksud telah dilakukan teruji kredibilitasnya, seperti Nahdlatul Ulama, Darud Da’wah wal Irsyad, lalu Muhammadiyah.
“Oleh akibat itu, sebenarnya tugas dari organisasi-organisasi agama di dalam Indonesia itu diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang apa itu agama, kemudian bagaimana posisinya pada suatu negara. Kemudian pula, bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang mana beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga miliki dasar rujukan yang digunakan kuat,” pungkasnya.
