Kusfiardi
Analis Kondisi Keuangan Politik FINE Institute
INDONESIA masih mengandalkan pengumpulan pajak dengan cara yang mana cenderung membebani rakyat. Bukannya menciptakan lebih tinggi berbagai lapangan kerja dan juga menggerakkan warga mencapai Penghasilan Kena Pajak (PKP), pemerintah justru menggunakan instrumen pajak seperti Pajak Pertambahan Angka (PPN) lalu cukai untuk meraup penerimaan negara. Instrumen pajak konsumsi ini cenderung lebih besar menyasar kelas menengah, yang mana secara perlahan semakin merasa tercekik oleh beban pajak, khususnya dikarenakan daya beli merek tidak ada meningkat seiring dengan kenaikan beban tersebut.
Menurut Teori Kurva Laffer, ada batas optimal pada pengenaan pajak. Jika pajak terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan insentif untuk berproduksi atau berbelanja, yang digunakan pada akhirnya justru akan menurunkan penerimaan negara. Indonesia ketika ini mengandalkan PPN serta cukai yang tersebut dapat menghambat konsumsi kelas menengah, khususnya ketika daya beli mereka itu melemah akibat tekanan perekonomian global. Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia pada 2022 tercatat sekitar 9-10%, salah satu yang terendah dalam kawasan ASEAN, menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu memaksimalkan penerimaan pajak secara efisien.
Sementara itu, pemerintah cenderung boros pada mengalokasikan anggaran sosial bagi kelompok miskin melalui program-program bantuan sosial (bansos), yang dimaksud pada dasarnya bertujuan meningkatkan konsumsi domestik. Namun, menurut Teori Redistribusi Keynesian, redistribusi pendapatan melalui bantuan sosial hanya saja efektif apabila digunakan untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang, tidak sekadar menambah konsumsi sementara. Tanpa ada inisiatif yang mana menggalakkan peningkatan keterampilan serta kapasitas ekonomi, kebijakan ini belaka berfungsi sebagai solusi jangka pendek juga bukan menguatkan fondasi ekonomi.
Ketika penerimaan negara tidaklah diiringi dengan kebijakan ekonomi yang memadai untuk meningkatkan sektor-sektor produktif, kegiatan ekonomi akan terjebak pada peningkatan yang stagnan. Teori Harrod-Domar menggarisbawahi pentingnya tingkat pembangunan ekonomi yang mana tinggi untuk mencapai peningkatan ekonomi berkelanjutan. Jika pemerintah tak fokus pada penciptaan lapangan kerja produktif kemudian investasi, Indonesia akan semakin sulit meninggalkan dari jebakan middle-income trap .
Korupsi kemudian Inefisiensi Birokrasi: Hambatan Besar untuk Reformasi
Korupsi adalah salah satu hambatan struktural yang mana terus menghambat perkembangan Indonesia. Angka Persepsi Korupsi yang dirilis oleh Transparency International menempatkan Indonesia pada skor 38 dari 100 pada tahun 2023, peringkat 110 dari 180 negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi penghambat utama bagi reformasi institusi lalu perkembangan ekonomi. Menurut Teori Pertumbuhan Endogen, institusi yang lemah serta korupsi yang merajalela menghurangi insentif untuk berinovasi, sehingga menghambat pertumbuhan jangka panjang.
Korupsi yang dimaksud meluas juga menciptakan inefisiensi birokrasi, yang digunakan menghambat penanaman modal dan juga memperlambat proses reformasi ekonomi. Angka Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) dari Bank Bumi menempatkan Indonesia pada peringkat ke-73 pada tahun 2020. Meski ada perbaikan, peringkat ini menunjukkan masih banyaknya hambatan birokratis yang digunakan harus diatasi. Proses perizinan yang dimaksud lambat kemudian bukan transparan banyak kali memperlambat arus investasi, juga meskipun UU Cipta Kerja (Omnibus Law) berupaya menyederhanakan perizinan, implementasinya belum sepenuhnya efektif juga justru mengakibatkan kritik terkait pengabaian hak-hak pekerja juga penurunan daya beli publik.
Jebakan Pendapatan Menengah: Indonesia Masih Terperangkap
Dalam teori sektor ekonomi pembangunan, middle-income trap terjadi ketika sebuah negara gagal bertransformasi dari perekonomian berbasis upah rendah kemudian ekspor komoditas menjadi dunia usaha berbasis inovasi. Indonesia pada waktu ini berada pada sikap yang digunakan rentan, dalam mana ketergantungan terhadap sektor komoditas serta minimnya nilai tambah menghambat transisi ke ekonomi yang digunakan lebih tinggi maju. Teori Neoklasik lalu Modernisasi menekankan bahwa untuk pergi dari dari jebakan ini, sebuah negara harus beralih ke ekonomi berbasis teknologi dan juga inovasi, seperti yang dimaksud dilaksanakan oleh Korea Selatan serta Taiwan.
Untuk menggalang hal ini, Indonesia perlu meningkatkan Produktivitas Total Faktor (Total Factor Productivity – TFP) yang mencerminkan efisiensi di pengaplikasian sumber daya ekonomi. Namun, data menunjukkan bahwa produktivitas Indonesia stagnan dibandingkan negara-negara tetangga, kemudian ini semakin mempersulit jalan mengundurkan diri dari dari jebakan pendapatan menengah.
Selain itu, distribusi pendapatan yang mana timpang masih menjadi permasalahan serius. Koefisien Gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, menunjukkan bahwa ketimpangan di dalam Indonesia masih cukup tinggi. Meski bantuan sosial bertujuan menghurangi ketimpangan ini, kegiatan yang disebutkan tiada cukup efektif tanpa adanya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan juga berkelanjutan.
Perlunya Reformasi Struktural
Untuk pergi dari dari jebakan pendapatan menengah, Indonesia memerlukan reformasi struktural yang tersebut mendalam. Teori Pertumbuhan Endogen menekankan pentingnya pembangunan ekonomi di pendidikan, teknologi, serta pengembangan untuk menciptakan kegiatan ekonomi berbasis pengetahuan. pemerintahan harus mengubah fokus dari sekadar mencari penerimaan pajak melalui instrumen konsumsi kemudian menurunkan subsidi langsung, menuju penciptaan ekosistem yang digunakan membantu produktivitas jangka panjang.
Jika tidak, kebijakan yang mana ada ketika ini hanya sekali akan melanjutkan ketergantungan terhadap solusi sementara, tanpa memperbaiki fundamental ekonomi yang kuat. Indonesia harus belajar dari negara-negara yang dimaksud sukses mengundurkan diri dari dari jebakan ini dengan memulai pembangunan institusi yang digunakan kuat, meningkatkan penanaman modal di inovasi, lalu menciptakan lapangan kerja produktif yang dimaksud berkelanjutan.
