Meta Hapus Unggahan PM Anwar Ibrahim tentang Ismail Haniyeh, Tanah Melayu Marah

JAKARTA – Unggahan Facebook Awal Menteri Malaya Anwar Ibrahim tentang pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh yang tersebut dihapus, berbuntut panjang. pemerintahan Tanah Melayu memanggil pihak Meta Platforms Inc. (Meta), Hari Senin (5/8/2024) siang untuk klarifikasi.
Laman NST melansir, pertemuan perwakilan Meta kemudian kantor perdana menteri berlangsung tertutup. Dari rilis resmi Bagian Industri Media dan juga Komunikasi Stratejik Pejabat Awal Menteri Malaysia, hasil rapat menyepakati bahwa Meta akan menciptakan pernyataan pers terkait isu yang dimaksud di waktu dekat.
PM Tanah Melayu menilai tindakan menghapus unggahan di area media sosial sebagai diskriminasi terhadap kekejaman yang dimaksud terjadi pada Palestina.
Kericuhan ini bermula pasca Haniyeh dibunuh dalam Iran pada 31 Juli lalu. Sehari kemudian Anwar mengunggah rekaman video panggilannya dengan manusia pejabat kelompok Hamas untuk menyampaikan belasungkawa.
Unggahannya di dalam Facebook dan juga Instagram kemudian dihapus oleh perusahaan milik miliarder AS, Mark Zuckerberg tersebut. Penghapusan unggahan yang dimaksud disertai alasan terkait “Individu lalu organisasi berbahaya.”
“Biarkan ini menjadi instruksi yang mana jelas serta tegas untuk Meta: hentikan pertunjukan pengecut ini juga berhenti bertindak sebagai instrumen rezim Zionis negeri Israel yang digunakan menindas,” kata Anwar seperti diambil oleh kantor berita negara Malaysia, Bernama.
Sikap Malaya teguh menyokong perjuangan Palestina, juga Anwar berulang kali mengutuk konflik negara Israel di area Daerah Gaza dan juga tindakannya di tempat Tepi Barat yang tersebut diduduki.
Aksi penghapusan konten media sosial sebelumnya telah pernah terjadi. Pada Mei lalu Anwar bertemu dengan Haniyeh di area Qatar. Ia mengaku miliki hubungan baik dengan kepemimpinan kebijakan pemerintah gerakan Hamas tetapi tidak ada memiliki hubungan dalam tingkat militer. Haniyeh juga pernah mengunjungi Negara Malaysia selama bertahun-tahun sebagai pemimpin kebijakan pemerintah Hamas.




