JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup kemudian Kehutanan (KLHK) terus berikrar di mengatasi inovasi iklim, khususnya terkait penurunan emisi karbon. Hal ini dikatakan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya.
Sebagai National Focal Point Agenda Iklim Global untuk Indonesia, KLHK sama-sama Kementerian Friends of NDC lalu juga dengan para pemangku kepentingan, berdiskusi di rangka perampungan update NDC yang tersebut kedua, pada kegiatan Komunikasi Publik Second Nationally Determined Contribution (SNDC) di dalam Jakarta, Selasa 20 Agustus 2024.
Menteri Siti Nurbaya di arahannya menyampaikan, perjalanan program iklim di dalam Indonesia, selama 10 tahun dengan tahapan kerja komitmen Indonesia melalui Intended-NDC, Updated-NDC, Enchanced-NDC serta untuk pada waktu ini dengan Second-NDC.
“Perjalanan serta tahapan penting peran pada komitmen iklim Indonesia harus dipahami dan juga implementasinya juga keberhasilannya hingga sekarang di area tahun 2024,” kata Menteri Siti pada keterangannya, Kamis (22/8/2024).
“Sebelumnya kita telah lama menegaskan NDC pada Paris Agreement serta submitt ke PBB dalam New York tahun 2016 dengan bilangan 29 persen; kemudian sebelumnya NDC pada era pemerintahan sebelumnya dengan nomor 26 persen NDC (dalam rezim Protokol Kyoto),” tambahnya.
Menteri Siti menjelaskan, pihaknya bisa jadi membedakan dengan jelas konvensi di rezim Kytoto Protokol; lalu Konvensi di rezim Paris Agreement, dengan rambu-rambu yang dimaksud berbeda dan juga menyebabkan konsekuensi yang digunakan berbeda bagi negara pihak termasuk bagi kerja-kerja kita di tempat Indonesia.
“Dalam hampir 10 tahun ini hasilnya secara umum diakui internasional cukup baik,” instruksi Menteri Siti Nurbaya.
Lebih lanjut Menteri menegaskan, setiap negara miliki kewajiban memenuhi komitmen di penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan juga di pengembangnnya dengan guidelines serta rambu-rambu yang digunakan ditegaskan pada konvensi UNFCCC.
Menurutnya, Indonesia telah lama mengembangkan langkah-langkah di jadwal iklim dengan mengikuti konvensi global di rambu-rabu dasar Pancasila juga UUD 1945.
“Saya terus menerus meminta-minta untuk seluruh jajaran KLHK untuk setiap saat menggunakan pisau analisis Pancasila dan juga UUD 1945 untuk setiap jadwal internasional yang tersebut dilaksanakan pada Indonesia/KLHK, untuk komitmen global yang mana wajib kita penuhi,” ujarnya.
