DKI Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa pengawasan pengetatan pengaplikasian unsur bakar minyak (BBM) bersubsidi yang digunakan diwacanakan oleh pemerintah, akan lebih banyak sederhana dikerjakan di era digitalisasi pada waktu ini.
"Dengan sekarang keterbukaan informasi, dengan adanya juga yang mana namanya digitalisasi, saya rasa tidaklah harus dikhawatirkan itu (pengetatan penyelenggaraan BBM subsidi)," kata Erick dalam sela mengunjungi rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di dalam Jakarta, Rabu (10/7) malam.
Erick menyampaikan bahwa Kementerian BUMN menggalang langkah-langkah pemerintah di mengatur bantuan-bantuan yang mana seharusnya didapat oleh masyarakat, tidak semata-mata BBM subsidi di antaranya listrik juga gas.
"Tentu penduduk yang dimaksud mampu tidak ada boleh mempergunakan BBM yang dimaksud bersubsidi, seperti juga listrik," tuturnya.
Sebelumnya, Erick mengatakan pihaknya menggalang revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres 191) untuk membatasi pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi agar tersalurkan secara tepat sasaran.
Menurut dia, tujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menyavoid penyalahgunaan subsidi yang mana seharusnya ditujukan untuk penduduk kelas bawah.
Erick juga menyatakan bahwa Kementerian BUMN tidak ada terlibat pada pengambilan tindakan terhadap kebijakan dari wacana tersebut. Tetapi beliau menyebutkan, ketika ini wacana yang disebutkan masih didiskusikan di antara kementerian terkait.
Erick pun berharap agar hal yang dimaksud tak berubah jadi polemik di berada dalam warga sebab hal itu akan memberi manfaat, di dalam mana penyaluran BBM bersubsidi akan lebih besar tepat sasaran.
"Pemerintah juga sangat mengerti kesulitan kenapa BBM pada bulan Januari bukan naik, pada bulan Maret, April bukan naik, akibat kan daya beli komunitas lagi tertekan," ucap Erick.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman kemudian Pengembangan Usaha Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan bahwa pemerintah memiliki target pengetatan pemakaian subsidi materi bakar minyak pada 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengempiskan jumlah keseluruhan penyaluran subsidi terhadap warga yang mana bukan berhak.
Pernyataan yang dimaksud ia komunikasikan sewaktu mengeksplorasi permasalahan penyelenggaraan materi bakar minyak yang digunakan berhubungan dengan defisit APBN 2024.
Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.
Artikel ini disadur dari Erick: Pengawasan pengguna BBM subsidi lebih mudah di era digitalisasi
