JAKARTA – Isu revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, lalu DPRD (MD3) kembali muncul mendekati pelantikan anggota DPR terpilih pada awal Oktober 2024. Salah satu isu yang tersebut menjadi sorotan terkait pembaharuan yang dimaksud mengatur pengisian kursi Ketua DPR.
Diketahui, selama ini UU MD3 sudah pernah mengatur kursi Ketua DPR akan diberikan terhadap partai urusan politik pemenang Pemilu.
Menanggapi isu yang kembali muncul, anggota Fraksi PDIP Said Abdullah menjamin bukan ada rencana pembaharuan UU tersebut. “Nggak, nggak ada (revisi UU MD3), percaya deh,” ujarnya, Rabu (11/9/2024).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu meyakini semua fraksi partai kebijakan pemerintah memiliki niat yang dimaksud baik. Salah satunya bersepakat apabila UU MD3 tetap saja digunakan tanpa adanya pembaharuan apa pun menyangkut aturan tersebut.
“Kami tidaklah ingin DPR menjadi arena konflik. Kami punya pengalaman buruk perihal MD3 dulu. Insyaallah saya yakin semua bersepakat bahwa MD3 akan masih sampai pelantikan 1 Oktober 2024,” katanya.
