Kenapa pemerintah memulai pembangunan IKN? Tidak lain, ya tadi merawat peningkatan dunia usaha lalu kesenjangan supaya ini (pembangunan) bisa saja lebih lanjut merata
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pembangunan Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) di dalam Kalimantan Timur sebagai upaya strategis pemerintah untuk perkembangan perekonomian yang tersebut inklusif lalu kesetaraan pembangunan di seluruh Indonesia.
"Kenapa pemerintah mendirikan IKN? Tidak lain, ya tadi mempertahankan pertumbuhan sektor ekonomi lalu kesenjangan supaya ini (pembangunan) bisa saja lebih lanjut merata," kata Erick pada waktu mengunjungi rapat kerja dengan Komisi VI DPR, ke Jakarta, Rabu (10/7) malam.
Menurut dia, IKN direncanakan sebagai pusat administratif baru yang tersebut akan mengatasi ketimpangan konstruksi antarwilayah serta menguatkan infrastruktur nasional sehingga mampu berimbas pada perkembangan ekonomi.
Menurut Erick, IKN tidak ada semata-mata akan berubah menjadi ikon modernisasi infrastruktur, tetapi juga akan memutus prinsip juga anggapan bahwa pengerjaan belaka pada Jawa sentris.
Dia menegaskan bahwa selain di IKN, pemerintah berazam untuk melakukan konstruksi yang tersebut tiada semata-mata berfokus untuk Jawa namun berubah-ubah wilayah di Indonesia.
"Contoh jalan tol yang tersebut pada Sumatera masak mau berhenti dibangun, masa semata-mata di dalam Jawa saja. Hal ini bukanlah dikarenakan saya pemukim Lampung, pendatang Sumatera. Tapi keseimbangan ekonomi, peningkatan sektor ekonomi di Indonesi harus berlanjut dalam semua pulau," kata Erick.
Erick menambahkan bahwa pihaknya ketika ini sudah pernah mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Ro44,24 triliun pada 2025, sebagai langkah strategis di menyokong pembangunan.
Usulan PMN yang dimaksud telah lama disetujui Komisi VI DPR itu diharapkan tiada belaka akan mempercepat proyek-proyek infrastruktur, tetapi juga untuk menjamin kelancaran transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tanpa kebingungan.
"Hari ini PMN atau penugasan yang dimaksud hampir mencakup 90 persen, PMN itu 90 persen itu penugasan. Nah, ini yang mana kita mau pastikan supaya ke depan pada transisi pemerintahan tak ada kebingungan," kata Erick.
Artikel ini disadur dari Erick: Pembangunan IKN untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
