Jakarta – Anggota Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Haji, Wisnu Wijaya, menyatakan rapat perdana pansus haji kemungkinan dilakukan setelahnya semua jemaah haji Nusantara kembali ke tanah air.
“Kalau husnudzon saya itu menanti semua jemaah balik dulu dari Saudi. Ini adalah mungkin saja dia (pimpinan DPR) miliki beberapa pertimbangan supaya komplit dulu, lengkap dulu,” kata Wisnu ketika dihubungi Tempo, Senin, 22 Juli 2024.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengemukakan ia bersatu anggota pansus haji lain juga telah dilakukan menanyakan ihwal jadwal rapat perdana pansus ke pimpinan komisi. Wisnu menanyakan tentang jadwal rapat terhadap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid.
“Dijawabnya Pak Abdul Wahid sedang menemui para pimpinan. Sementara infonya seperti itu. Jadi rundown juga belum di-share dari Sekretariat Pansus,” ujar Wisnu.
Agenda rapat perdana akan memilih siapa yang tersebut akan bermetamorfosis menjadi pimpinan pansus. Namun Wisnu memaparkan belum ada pembahasan persoalan siapa yang dimaksud akan mengawasi pansus sampai rapat perdana digelar. Ia menuturkan, apabila pekan ini tidaklah ada kejelasan tentang rapat perdana, beberapa anggota pansus akan menemui pimpinan DPR RI untuk mengupayakan rapat. Ia optimistis pansus mampu menyelesaikan tugasnya walaupun rapat perdana molor.
“Masa targetnya September seharusnya telah selesai. Karena kemarin kesepakatannya dalam masa reses ini pun kita akan rapat. Dua bulan kita punya waktu, kita yakin cukuplah untuk menyelesaikan,” tutur Wisnu.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga menyatakan pansus sampai ketika ini belum bekerja secara resmi. Namun ia mengungkapkan secara individu anggota pansus sudah ada mulai bekerja pada setiap lini untuk menghimpun bukti serta aduan.
Anggota pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah, mengemukakan rapat perdana akan dikerjakan DPR pada bulan ini, setelahnya pada Rabu, 17 Juli 2024, rapat batal dengan dalih kendala teknis.
“Pansus akan diwujudkan DPR periode 2019-2024, kami yang digunakan akan menuntaskan,” ujar Luluk untuk Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.
Politikus Partai Keadilan Bangsa atau PKB itu mengutarakan DPR bukan akan mewariskan jadwal pansus haji untuk anggota periode setelahnya. Alasannya, DPR mengklaim tak ingin menyebabkan upaya perbaikan ibadah haji berlarut-larut.
“Apalagi temuan dugaan penyelewengannya kami yang mana menemukan,” ujar Luluk.
Pada 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji pada sidang paripurna ke-21 masa persidangan V. Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mengetuk palu tanda setuju pasca menanyakan ke kontestan sidang. Pansus ini disahkan pasca anggota Komisi Keagamaan DPR, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Ada 35 anggota DPR dari tambahan dua fraksi yang menyetujui secara resmi pembentukan pansus haji ini.
Artikel ini disadur dari Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air
