JAKARTA – negara Israel sejak Januari lalu telah lama menyetujui rencana untuk memungut pajak dari rakyat Palestina yang digunakan dialokasikan untuk Daerah Gaza dikirim ke Norwegia tidak untuk Otoritas Palestina (PA).
Sejak November 2023, pajak yang mana biasanya dikirim ke Kawasan Gaza telah dilakukan dibekukan pemerintahan Israel. Berdasarkan ketentuan kesepakatan yang dimaksud dicapai pada 1990-an, tanah Israel memungut pajak berhadapan dengan nama Palestina juga melakukan pengiriman bulanan ke PA sambil menanti persetujuan Kementerian Keuangan.
Sementara, PA diusir dari Jalur Daerah Gaza pada 2007, sejumlah pegawai sektor umum pada area kantong itu masih mempertahankan pekerjaan merek lalu terus dibayar dengan pendapatan pajak yang mana ditransfer.
Beberapa minggu pasca serangan gerakan Hamas dalam negeri Israel selatan pada 7 Oktober, tanah Israel mengambil kebijakan untuk menahan pembayaran yang ditujukan bagi para karyawan di tempat Jalur Kawasan Gaza dengan alasan mereka itu dapat jatuh ke tangan Hamas.
“Dana yang digunakan dibekukan itu tidak ada akan ditransfer ke Otoritas Palestina, tetapi akan tetap saja berada di tempat tangan negara ketiga,” ujar Kantor Utama Menteri negeri Israel pada sebuah pernyataan yang dirilis beberapa waktu lalu diambil dari Al Jazeera, Selasa (20/8/2024).
Israel Kendalikan Pajak Palestina
Sistem pengumpulan pajak lalu bea cukai oleh negara Israel berhadapan dengan nama PA serta ditransfer ke otoritas yang disebutkan setiap bulan disetujui di perjanjian 1994, yang dikenal sebagai Protokol Paris, kesepakatan itu dimaksudkan untuk mengatur hubungan kegiatan ekonomi antara negara Israel juga wilayah Palestina yang dimaksud diduduki hingga penyelesaian damai akhir dicapai antara kedua negara.
Pendapatan pajak yang dikumpulkan negeri Israel menghadapi nama PA berjumlah sekitar USD188 jt setiap bulan mencakup 64% total pendapatan otoritas tersebut.
