JAKARTA – Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengungkapkan kelangkaan MinyaKita pada lingkungan ekonomi akibat ulah distributor.
Sahat menjelaskan kelangkaan MinyaKita di area pangsa ini disebabkan akibat rencana pemerintah yang mana akan menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak bulan Mei 2024 lalu. Pengetahuan yang tersebut beredar bahwa HET migor akan naik ini yang dimaksud menimbulkan distributor menimbun minyak untuk dijual dengan nilai tukar baru pasca ketetapan pemerintah menaikan minyak goreng.
Baca Juga: B100 Siap Sambut Pemerintahan Baru, Pabriknya Ada di dalam Bangka
“Diumumkan kemudian diberitahukan pada bulan Mei (rencana kenaikan HET), Juni – Juli belum ditetapkan, baru Agustus naik, waktu itu orang (distributor) telah mulai menimbun, sebab biaya akan naik,” kata beliau pada waktu ditemui usai acara Peluncuran Buku ‘Sawit, Anugerah yang mana Perlu Diperjuangkan’ dalam Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Lebih lanjut, Sahat menjelaskan penimbunan itu dijalankan oleh para oknum dalam tingkat distributor. Sebab menurutnya, suplai dari produsen tergolong stabil untuk memproduksi MinyaKita, sedangkan minyak yang dimaksud tak kunjung sampai di area ritel.
“Produsen tetap saja suplai, itu (penimbunan) dari distributor 2 ke retail, permainannya disitu, sudah ada mulai timbun dari Mei,” tambahnya.
Sahat menilai kejadian penimbunan minyak goreng ini merupakan suatu mekanisme pasar. Oleh sebab itu menurutnya untuk jenis item yang mana harganya ditetapkan pemerintah, semestinya bukan menunjuk sektor swasta untuk menjadi operator atau penyelenggara.
Karena menurutnya, sektor swasta telah barang tentu akan mencari keuntungan tertentu dari potensi bursa yang digunakan ada. Seperti meraup keuntungan dengan mengirimkan produk-produk dengan tarif baru, meskipun belanja stoknya menggunakan biaya lama.
“Kita setiap saat usul ke otoritas (penyaluran MinyaKita) jangan diberikan ke swasta, swasta itu kalau tidaklah ada cuannya mana mau mereka,” tambahnya.
Baca Juga: Kemenkeu : Bagian Sawit Sumbang Rp88,7 Ribu Miliar untuk APBN
Sahat mengusulkan, pemerintahan bisa saja menunjuk BUMN pangan ketika ini ada, seperti Bulog atau IDFood untuk menyalurkan MinyaKita. Barulah otoritas sanggup menetapkan Harga Eceran yang tersebut ditetapkan.
“Jadi misal yang digunakan ada HET semua melalui bulog serta ID Food, gitu kan jelas, cuman saya sarankan untuk pemerintah, tolong dibantu memberikan dukungan dalam bentuk modal kerja untuk bulog dan juga IDFood, kan merek bukan ada penugasan itu,” pungkasnya.
