Riwayat Karier Jenderal TNI Andika Perkasa, Eks Panglima TNI yang Diusung PDIP Jadi Cagub Jateng
JAKARTA – Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa resmi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Calon Gubernur (Cagub) Jawa Tengah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Mantan Panglima TNI berpasangan dengan eks Wali Daerah Perkotaan Semarang Hendrar Prihadi.
Pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi akan bersaing bertarung memperebutkan kursi Gubernur-Wakil Gubernur Jateng dengan eks Kapolda Jateng Letjen (Purn) Ahmad Luthfi yang digunakan diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ahmad Luthfi berpasangan dengan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, putra ulama besar KH Maimoen Zubair.
Banyak pihak menyebutkan pemilihan kepala daerah Jateng adalah Perang Bintang. Sebab kedua cagub yang berkompetisi sama-sama penyandang pangkat bintang di tempat pundaknya. Keduanya pun memiliki karier mentereng di tempat masing-masing institusinya, TNI juga Polri.
Riwayat Karier Andika Perkasa
Sebelum terjun ke politik, Andika Perkasa miliki riwayat karier cemerlang di area TNI. Dia merupakan Panglima TNI periode 2021-2022.
Setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) 1987, Andika Perkasa mengawali karier sebagai perwira pertama infanteri dalam jajaran Korps Baret Merah (Kopassus) Grup 2 /Para Komando.
Tentara kelahiran Bandung, 21 Desember 1964 itu juga pernah menjadi Komandan Unit 3 Grup 2/Para Komando Kopassus, dan juga Komandan Subtim 2 Sat Gultor 81 Kopassus, hingga 1991.
Setelah diangkat menjadi kapten, Andika sempat duduki tempat Komandan Tim 3 Sat Gultor 81 Kopassus, kemudian Komandan Resimen 62 Yon 21 Grup 2/Para Komando Kopassus, dari 1995 hingga 1997.
Pada 2000, menantu tokoh intelijen Indonesia, Jenderal TNI (Horn) (Purn) AM Hendropriyono itu dipercaya menjadi Kepala Seksi Kajian Strategi Hankam, Subdit Kebijakan Pelaksanaan (Jaklak), Direktorat Kebijakan Strategi (Ditjakstra), Ditjen Strahan, Departemen Pertahanan.
Ketika berpangkat Mayor, ia juga sempat menjabat Kepala Seksi Penyusunan, Subdit Kebijakan Pelaksanaan (Jaklak), Direktorat Kebijakan Strategi (Ditjakstra), Ditjen Strahan, Departemen Perlindungan pada 2001.
