Reshuffle Kabinet yang digunakan Umurnya Tinggal 5 Akhir Pekan Lagi, Pakar: Pemborosan Uang Negara

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet di area penghujung masa jabatannya, termasuk menggantikan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Keputusan ini mengakibatkan sejumlah pertanyaan serta kritik mengenai urgensi dan juga kegunaan reshuffle, khususnya oleh sebab itu sisa waktu masa jabatan hanya sekali sekitar 1,5 bulan.

Pakar Kebijakan serta Ekonom UPN Veteran DKI Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai reshuffle kali ini selain tiada efektif juga memboroskan anggaran negara juga dapat memunculkan kesan bahwa penggantian menteri diadakan untuk kepentingan pribadi, bukanlah untuk negara.

“Mengganti menteri pada waktu yang mana sangat singkat, kurang dari 2 bulan sebelum berakhirnya masa pemerintahan merupakan langkah tidak ada efisien dari segi kinerja maupun anggaran,” ujar Achmad, Rabu (11/9/2024).

Menteri baru yang diangkat di waktu sesingkat itu tidaklah akan memiliki cukup waktu untuk melakukan kebijakan strategis atau inovasi signifikan.

Waktu yang diperlukan untuk beradaptasi dengan kedudukan baru lalu memahami dinamika kementerian sangat terbatas, sehingga sangat sulit bagi menteri baru untuk memberikan sumbangan yang tersebut berarti. Akibatnya, kinerja menteri baru hampir bukan akan berdampak, menjadikan pergantian ini bukan lebih banyak dari sekadar formalitas urusan politik tanpa khasiat nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, lebih tinggi bijaksana jikalau Presiden menunjuk orang Pelaksana tugas (Plt) dari pada kementerian pada bawah koordinasi kementerian terkait daripada melakukan reshuffle yang tersebut penuh biaya.

Penunjukan Plt akan tambahan efektif akibat pejabat yang ditunjuk biasanya telah memahami seluk-beluk kementerian serta tidaklah perlu melintasi proses penyesuaian yang mana panjang. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan lebih lanjut optimal pada sisa waktu pemerintahan tanpa harus terganggu oleh proses transisi.

Langkah ini juga bisa saja menghemat anggaran negara yang mana semestinya tak perlu dikeluarkan untuk pelantikan, pergantian staf, dan juga penyesuaian birokrasi lainnya.

Dia menuturkan reshuffle kalini ini memunculkan kesan yang mana kurang baik pada mata publik. Seolah-olah Jokowi melakukan perombakan kabinet demi berbagi jabatan yang digunakan dapat memunculkan prakiraan bahwa menteri baru merasa memiliki utang budi terhadap pribadi presiden.