JAKARTA – Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, isu energi dinilai akan terus menjadi beban pemerintah baru di area bawah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG yang selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga serta pelaku perniagaan dalam Indonesia.
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp460 triliun. Skor impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang mana sebanding senilai Rp373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh sebab itu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang mana produksi lalu cadangannya masih sangat besar di area Indonesia.
“Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru nanti khususnya pada upaya mencapai target penurunan emisi gas buang pada beberapa tahun mendatang dan juga juga di upaya menghurangi subsidi yang digunakan relatif besar,” kata dia, di dalam Jakarta, Awal Minggu (2/9/2024).
Baca Juga: Subsidi Listrik 2025 Disepakati Rp90,22 Triliun, Bahlil Ungkap Penyebab Kenaikan
Lebih berjauhan Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin mempunyai peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling berbagai ditemukan di dalam Indonesia ketika ini.
“Indonesia menjadi negara yang dimaksud masuk ke di salah satu negara yang dimaksud mempunyai cadangan gas yang mana besar dalam dunia,” lanjutnya.
Salah satu aset strategis yang tersebut harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, mampu membuka potensi pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang tersebut selama ini punya share relatif besar pada subsidi di area APBN.
“Di sisi lain optimalisasi gas bumi tidak ada hanya saja dapat dijalankan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga menggalakkan perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit di area luar batubara,” Yusuf menambahkan.
Dengan begitu serapan yang diadakan oleh PLN tentu dapat menjaga daya saing tarif dari gas nasional lalu pada pada waktu yang dimaksud serupa memperkecil pemakaian batubara yang tersebut dinilai relatif tidak ada ramah lingkungan.
