JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berdasarkan sebuah studi, pembaharuan iklim dapat menyebabkan penurunan Barang Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen pada 2025 mendatang. Menurutnya, bilangan bulat itu amatlah besar apabila mengamati kondisi yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini.
“Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita mencoba meningkatkan Ekonomi Nasional sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 serta 2025 ini, dibutuhkan usaha yang mana sangat besar, teristimewa dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim),” jelasnya di International Sustainability Diskusi (ISF) 2024 dalam Jakarta, Hari Jumat (6/92024).
Menkeu menuturkan, kehilangan 10 persen Pendapatan Domestik Bruto itu akan memberikan konsekuensi yang mana tiada hanya saja mempengaruhi ekonomi. Namun juga di upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang digunakan menyebabkan meningkatnya jumlah kali bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang dimaksud sudah dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia kemudian memakan biaya yang digunakan sangat besar.
Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Grup warga miskin cenderung menjadi pihak yang dimaksud paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial serta meningkatkan ketegangan politik.
“Jadi, kita memahami bahwa inovasi iklim perlu segera ditangani. ASEAN, pada hal ini, sebagai suatu kawasan yang mana mempunyai peningkatan kegiatan ekonomi sekaligus ketahanan, tetapi tidaklah terlepas dari ancaman pembaharuan iklim lalu geopolitik,” terang Menkeu.
Dalam kesempatan yang tersebut sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), Pendapatan Domestik Bruto ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat pembaharuan iklim.
Meskipun hanya sekali menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN tetap saja perlu melanjutkan proses penyelenggaraan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.
Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan pembaharuan iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Planet (World Meteorological Organization/WMO) telah dilakukan menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang tersebut pernah tercatat.
“Upaya dekarbonisasi di dalam ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi penanaman modal masyarakat lalu swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang pembaharuan iklim dengan semua stakeholder,” pungkas Menkeu.
