JAKARTA – Global harus bersatu untuk mengekang munculnya ‘ robot pembunuh’ atau menghadapi ‘masa depan yang digunakan buruk’ dengan warga sipil dalam mana pun berada pada bahaya, kata individu pemimpin hak asasi manusia.
Seperti dilansir Daily Star, Sistem senjata otonom (LAWS) yang digunakan dihasilkan kecerdasan buatan yang tersebut sedang dikembangkan mampu memilih serta menyerang target berdasarkan pemrosesan sensor tanpa campur tangan manusia.
Kemampuan ini memberikan kebebasan pada mesin sekaligus kemampuan untuk mengambil nyawa manusia sebab target LAWS didasarkan pada data yang dimaksud diterima dan juga diproses, tanpa ada unsur belas kasihan.
Drone LAWS sedang dikembangkan di tempat seluruh dunia kemudian telah lama digunakan di tempat medan peperangan dalam kawasan Afrika Tengah.
Senjata-senjata ini beroperasi tanpa memperhatikan hukum internasional oleh sebab itu kebijakan untuk membunuh dibuat oleh robot, bukanlah manusia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak para pemimpin dunia untuk mengesahkan perjanjian untuk menyetujui tiada menggunakan senjata LAWS.
Wakil Direktur Krisis, Konflik kemudian Senjata Human Rights Watch (HRW), Mary Wareham menginginkan langkah pelarangan senjata yang dimaksud diambil pada Sidang Umum PBB bulan depan.
“Tanpa hukum yang digunakan jelas, dunia menghadapi masa depan yang digunakan gelap dimana pembunuhan otonom oleh robot-robot ini membahayakan warga sipil di tempat mana pun dia berada,” kata Wareham.
Menurutnya, para pemimpin dunia telah lama menyadari bencana yang digunakan diakibatkan oleh penghapusan kendali manusia menghadapi sistem senjata.
