TEMPO.CO, Jakarta – Terwujud silang pendapat antara mantan Pemuka DKI DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Penjabat (Pj) Pengelola DKI Ibukota Heru Budi Hartono. Apa duduk perkaranya?
Dilansir dari Tempo, awalnya Anies mengungkapkan mengenai kebijakan dibuatnya ketika berubah menjadi Pengurus DKI Ibukota yang dipotong oleh pemerintahan Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta.
Hal ini disampaikan Anies ketika berpidato pada acara pendeklarasian dukungan untuknya dari ormas Kebangkitan Jawara dan juga Pengacara (Bang Japar) di Gor Cempaka Putih, DKI Jakarta Pusat, pada Sabtu, 20 Juli 2024.
“Mari kita sama-sama buktikan. Bahwa perjuangan kita adalah untuk rakyat Ibukota Indonesia lalu memulihkan kata kunci tadi. Jangan sampai kotanya forward tapi warganya bukan bahagia,” ujar Anies.
Dia menilai, ketika menjabat sebagai Pengelola pada 2017-2022, keadaan Ibukota aman, damai, dan juga tenang. Anies menegaskan jikalau ia kembali terpilih sebagai gubernur, suasana itu akan dikembalikan lagi.
“Kami ingin suasana pemerintah provinsi penuh kasih sayang pada warganya. Bukan Pemprov yang digunakan pelit, bukanlah Pemprov, yang tersebut membatasi kegunaan yang tersebut diterima oleh warganya,” kata Anies.
Anies juga menilai, ada beberapa kebijakan yang digunakan ia buat, dipotong oleh pemerintahan yang menjabat ketika ini.
“Kami akan pastikan, kembalikan semua manfaat-manfaat yang dimaksud sempat terpotong,” ujar Anies.
Merespons pernyataan Anies tersebut, Heru Budi meminta-minta Anies untuk tidak ada membawa-bawa namanya pada kampanye pemilhan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024.
“Silakan untuk berlaga dalam Pilkada, tapi jangan kambinghitamkan saya,” kata Heru usai acara bangga berwisata Tanah Air (BBWI) pada Lapangan Banteng, Ibukota Pusat, pada Hari Sabtu malam, 20 Juli 2024.
Heru mengklarifikasi bahwa jabatannya sebagai Pj Pemuka DKI Ibukota baru mulai pada Oktober 2022. Dia mengklaim, ketika itu implementasi anggaran pendapatan belanja area (APBD) untuk 2022 sampai 2023 telah berjalan.
“Soal tidaklah ada kegiatan untuk komunitas yang dimaksud saya berhentikan, itu tak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang mana ada. KJP (kartu DKI Jakarta pintar) kami rapikan. Masak ada siswa yang dimaksud kaya dapat. Semuanya saya rapikan jelasnya seperti itu,” kata Heru.
Anies kembali respons Heru
Anies irit berkomentar mengenai ketersinggungan Heru Budi yang digunakan merasa dikambinghitamkan oleh dirinya. Anies menyerukan ketersinggungan Heru itu dinilai oleh warga Jakarta.
“Rakyat yang mana nanti akan menilai. Rakyat yang mana nanti akan memberikan apakah persetujuan atau ketidaksetujuan,” kata Anies ketika ditemui ke kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau DPW PKB Jakarta, Hari Minggu kemarin, 21 Juli 2024.
Alih-alih melanjutkan respons, Anies menegaskan bahwa dirinya pada saat ini berfokus pada kesejahteraan warga Jakarta. Oleh sebab itu, beliau menganggap segala aksi tanduk pemerintah provinsi Ibukota Indonesia akan berubah menjadi komponen penilaian bagi rakyat.
“Ini kan langkah-langkah demokrasi yang memberikan ruang terhadap rakyat untuk menilai,” ujarnya.
Diketahui, Anies resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk forward ke Pemilihan Pengurus atau Pilgub Ibukota Indonesia 2024. PKS memasangkan Anies dengan Sohibul Iman sebagai akan datang calon perwakilan gubernur.
SAVERO ARISTIA WIENANTO | DESTY LUTHFIANI
Pilihan editor: Respons Anies Baswedan dan juga PKB tentang Support dalam Pilgub Jakarta, Terganjal perihal Cawagub?
Artikel ini disadur dari Silang Pendapat Antara Anies Baswedan dan Heru Budi gegara Hal Ini
