JAKARTA – Ketua Institut Studi Transportasi Ki Darmaningtyas menilai wacana penetapan tarif KRL berbasis NIK sebagai bentuk keterpurukan pembenahan sistem transportasi umum pada Indonesia. Sebab, hal yang dimaksud tidaklah selaras dengan cita-cita penurunan emisi karbon dan juga mengatasi kemacetan dengan mengupayakan warga untuk menggunakan transportasi umum.
“Saya pribadi, lebih tinggi suka lalu lebih besar menyokong subsidi transportasi daripada subsidi tepat sasaran. Karena sangat lebih besar sejumlah keuntungannya dibandingkan subsidi tepat sasaran,” kata beliau pada waktu dihubungi MNC Portal, Mingguan (31/8/2024).
Darmaningtyas menjelaskan, keuntungan subsidi tepat sasaran itu hanya sekali dirasakan oleh golongan tidaklah mampu saja. Sedangkan subsidi transportasi keuntungannya dapat dinikmati oleh semua warga yang mana menggunakan angkutan umum, polusi udara juga dapat dikurangi sebab berkurangnya pemanfaatan kendaraan pribadi serta beralih ke KRL.
“Kemacetan wilayah Jabodetabek juga dapat dikurangi akibat sebagian motor serta mobil parkir pada stasiun dan juga penggunanya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KRL. Anggaran negara mungkin saja juga bisa saja dihemat sebab subsidi untuk BBM bisa saja ditekan,” kata Darmaningtyas.
“Sungguh Langkah mundur kemudian tidaklah punya visi yang mana jelas bila pemerintah akan memberikan subsidi (harga khusus BBM bagi Ojol), tapi akan menerapkan subsidi tepat sasaran untuk pengguna moda kereta api perkotaan,” tambahnya.
Darmaningtyas menegaskan, apabila otoritas melalui Kementerian Perhubungan hendak mengempiskan anggaran PSO untuk KRL agar tidak ada bebenani ruang fiskal, maka bisa jadi untuk melakukan penyesuain tarif KRL yang mana belum pernah naik sejak tahun 2016 lalu.
Sehingga dengan menyesuaikan tarif KRL secepatnya akan berdampak pada pengurangan subsidi juga menjaga layanan KRL menjadi lebih lanjut baik akibat perusahaan mempunyai cashflow yang digunakan cukup untuk beroperasi setiap harinya.
Menurutnya, DJKA (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) Kementerian Perhubungan sebelumnya juga telah menyebabkan perhitungan mengenai besarnya subsidi yang mana akan dapat dihemat dengan penyesuaian tarif Rp2.000,- hanya pada 15 km pertama saja.
“Kalau orang naik KRL sepanjang 15 km dan juga membayar Rp5.000, itu masih amat terjangkau. Yang betul-betul tidak ada mampu, baru mengajukan permohonan keringanan, dan juga pada waktu itulah pemanfaatan NIK baru relevan. Tapi kalau pengaplikasian NIK untuk semua pengguna KRL Jabodetabek kemudian layanan KCI lainnya jelas tiada tepat,” pungkasnya.
