JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk bisa jadi mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan di acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang dimaksud dijalankan pada Kompleks Parlemen Jakarta, Hari Jumat (16/8/2024).
Jokowi merinci, pendapatan negara yang dimaksud akan terdiri dari penerimaan perpajakan dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan masih menjaga iklim pembangunan ekonomi lalu kelestarian lingkungan dan juga keterjangkauan layanan publik.
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang mana terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun lalu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun,” ungkap Jokowi pada Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 pada Kompleks Parlemen Jakarta.
Lebih lanjut disampaikan, reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak lalu peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola juga administrasi perpajakan, juga pemberian insentif perpajakan yang digunakan terarah juga terukur.
Menurut Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus dijalankan melalui penyelenggaraan teknologi untuk perencanaan serta pelaporan, penguatan tata kelola serta pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan juga sumber daya alam, juga memacu pengembangan layanan.
“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap Pendapatan Domestik Bruto atau Rp616,2 triliun yang dimaksud akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman juga dikelola secara hati-hati,” ujar Presiden.
Jokowi mengklaim, pemerintahan terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, menggalakkan kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Pengembangan Usaha (LPI), serta Special Mission Vehicle (SMV), dan juga peningkatan akses pembiayaan bagi publik berpenghasilan rendah, UMKM, dan juga Usaha Ultra Mikro.
“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan pada rentang 7–8%. Rasio gini pada kisaran 0,379–0,382. Angka Modal Orang (IMM) pada level 0,56. Angka Tukar Petani (NTP) ditingkatkan pada kisaran 115–120. Angka Tukar Nelayan (NTN) dijaga di dalam kisaran 105–108,” imbuhnya.
