JAKARTA – eksekutif mempercepat perubahan fundamental digital layanan umum dengan membentuk Ina Digital, sebuah entitas yang dimaksud bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah.
Pembentukan Ina Digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta mempermudah akses rakyat terhadap layanan pemerintah. Ina Digital didirikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan juga Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Entitas ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Mei 2024 serta dikelola oleh Peruri bekerja sebanding dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa Ina Digital akan mengintegrasikan ribuan aplikasi mobile yang tersebut tersebar di area berbagai kementerian, lembaga, lalu pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan penduduk untuk tiada perlu mengisi data berulang kali ketika mengakses berbagai layanan.
“Ina Digital menegaskan layanan digital yang digunakan terpadu lalu mudah diakses oleh publik tanpa proses yang dimaksud rumit,” ujar Anas di pernyataannya, Rabu (14/8/2024).
Sebagai langkah awal, 15 kementerian juga lembaga sudah pernah menyetujui secara resmi komitmen untuk mengupayakan integrasi layanan digital ini. Sembilan pada antaranya termasuk pada sektor Aplikasi komputer Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, juga administrasi kependudukan.
Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, mengungkapkan bahwa Ina Digital sedang mengembangkan tiga pengembangan digital yang mana akan saling terintegrasi, terdiri dari portal lalu aplikasi mobile yang mana ditujukan untuk rakyat dan juga instansi pemerintah.
Portal dan juga perangkat lunak yang dimaksud akan memungkinkan warga mengakses berbagai layanan publik, sementara instansi pemerintah dapat mengakses layanan tata kelola administrasi pemerintahan, baik di tempat pusat maupun daerah.
Ina Digital juga menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintahan (SPLP) untuk menyokong pertukaran data antar sistem dan juga aplikasi. Untuk mempermudah lalu mengamankan akses, Ina Digital mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai kunci akses tunggal otentikasi, yang mana memungkinkan pengguna untuk tiada perlu menyebabkan akun atau mengisi data berulang kali ketika mengakses layanan yang mana berbeda.
Proses keamanan diperkuat dengan enkripsi data berlapis dan juga penerapan multi-factor authentication (MFA) untuk menjamin verifikasi data serta identitas berjalan aman. Proses pengembangan ini diawasi oleh Badan Siber kemudian Sandi Negara (BSSN) sesuai dengan standar yang tersebut ditetapkan oleh PERURI juga pemerintah.
