JAKARTA – Pelaksana Tindakan (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa memiliki kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Seorang kepala desa tiada semata-mata bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru dan juga orang tua yang membimbing masyarakat.
“Kalau ia (kepala desa) bukan miliki kemampuan leadership sekalipun di area tingkat desa, maka tidaklah akan tumbuh desa itu,” jelasnya pada Rapat Kesepahaman Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Proyek Perkuatan Pemerintahan lalu Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 pada Ibukota Indonesia diambil Hari Sabtu (17/8/2024).
Tomsi menyoroti isu subjektivitas lalu prospek ketidakadilan yang harus diperbaiki di proses pendataan penduduk kurang mampu di area desa. Menurutnya, kepala desa yang mana adil seharusnya mencatat dan juga memberikan bantuan berdasarkan keperluan masyarakat, tidak afiliasi urusan politik atau dukungan pribadi. “Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang ini dapat, ini yang digunakan lebih besar miskin tidaklah dapat, ini dimulai dari pendataan di tempat desa,” ujarnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya mendirikan sistem pengelolaan keuangan desa yang tersebut baik, transparan, serta akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap konstruksi desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang tersebut mengantisipasi pembagian ketika dana desa dikucurkan. “Ini bukanlah untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk kegunaan penyelenggaraan desa,” jelas Tomsi.
Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui berbagai program. Ini adalah seperti acara Pemberdayaan Kepuasan Keluarga (PKK) yang digunakan memiliki kegiatan terkait kemampuan fisik ibu juga anak, juga kebersihan di tempat desa. Berbagai acara itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal pada desa juga tak sedikit hidup miskin.
Selain itu, Tomsi juga menggerakkan percepatan perkembangan kegiatan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan pemakaian dana desa maksimal 40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.
“Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang tersebut berhasil, semata-mata beberapa yang digunakan bisa saja menghasilkan, yang digunakan saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang mana bisa jadi menghasilkan kembali mempunyai penghasilan di area melawan 5 miliar [rupiah] di 1 tahun,” jelas Tomsi.
Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik juga menekankan pada kualitas, keberlanjutan, serta efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan kegiatan tidak ada belaka bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, dan juga evaluasi yang mana terus-menerus.
“Ini perlu dijadikan penekanan, dan juga ini akan berhasil kalau kita sama-sama bekerja kompak dan juga bukan berpikir ‘ini kan kabupaten saya kecil, tidak ada berpengaruh,’ Tidak ada! Semua berpengaruh, juga inilah yang namanya bakti kita bagi warga dan juga Ibu Pertiwi ini, itu harus disadari,” ucpanya.
