JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) menyelenggarakan talkshow bertema ‘Mencari Format Hubungan Industri Berkeadilan di dalam Kantor DPTP PKS, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan menggali lebih lanjut di format ideal hubungan bidang yang berkeadilan dalam Indonesia, teristimewa pada konteks peraturan perundang-undangan yang mana mengatur ketenagakerjaan.
Hadir pada acara yang disebutkan Wakil Ketua Sektor Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH, Ketua Balitbang DPP PKS Sigit Pramono, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, dan juga Dekan Fakultas Perekonomian dan juga Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik.
Dalam sambutannya, Indra menegaskan, PKS miliki komitmen kuat pada menegakkan konstitusi, khususnya terkait penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang mana dianggap tiada adil bagi para pekerja.
“Posisi PKS adalah kita konsern menegakkan konstitusi. Ketika Omnibus Law Cipta Kerja dimasukkan ke DPR, sejak awal PKS telah menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Saat proses pengesahan, PKS berada di tempat garis terdepan pada menolak RUU tersebut. Bahkan, setelahnya disahkan, Presiden PKS mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan eksekutif yang tersebut mencabut UU Cipta Kerja,” kata Indra pada keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Indra menjelaskan, PKS ingin mewujudkan hubungan industrial yang mana berkeadilan di dalam Indonesia. Ia menekankan bahwa hubungan industrial yang dimaksud adil harus memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang mana terlibat, baik pekerja maupun pengusaha.
“PKS ingin mewujudkan hubungan industrial berkeadilan, lantaran negeri ini milik para pekerja, milik pengusaha, milik semuanya,” ujarnya.
Ia berharap talkshow ini menjadi event penting bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan serta mencari solusi bersatu terkait permasalahan hubungan industrial di area Indonesia. “Diharapkan, diskusi ini dapat memberikan partisipasi positif di upaya mewujudkan hubungan bidang yang digunakan lebih banyak adil lalu seimbang di area masa depan,” kata Indra.
Diskusi pada talkshow ini juga mengangkat berbagai isu terkait ketidakadilan di hubungan sektor yang dimaksud dirasakan oleh banyak pekerja dalam Indonesia. Sigit Pramono, Ketua Balitbang DPP PKS, menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang digunakan bisa saja meyakinkan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat menambahkan, serikat pekerja terus berjuang untuk menjamin bahwa kata-kata pekerja didengar lalu hak-hak merek dihormati. “Kita harus menciptakan kondisi pada mana pekerja bukan semata-mata menjadi alat produksi, tetapi juga diakui sebagai bagian penting dari kemajuan sektor ekonomi bangsa,” katanya.
Sementara itu, Dekan FEM IPB, Irfan Syauqi Beik, memberikan perspektif akademis tentang pentingnya menciptakan kebijakan yang berlandaskan pada keadilan sosial. Menurutnya, perekonomian yang mana kuat harus didukung oleh hubungan industrial yang sehat, pada mana bukan ada pihak yang tersebut merasa dirugikan.
