Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Wanti-wanti Panglima TNI hingga Kapolri Tak Lakukan Mutasi selama Pemilihan Kepala Daerah
Jakarta – Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, lalu Ketenteraman atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto memohonkan untuk pimpinan TNI, kejaksaan, hingga Polri tidak melakukan mutasi jabatan selama pemilihan kepala daerah pada November 2024 mendatang. Ia menilai, imbauan itu menyangkut tentang pengelolaan anggaran dan juga penyelesaian sengketa dalam Pilkada.
“Kami mengharapkan untuk pimpinan TNI, Polri untuk tidak ada merotasi dulu pejabatnya,” kata Hadi pada waktu Rapat Kerjasama Kesiapan pemilihan gubernur di dalam Bali, dipantau dari YouTube Kemenkopolhukam, Kamis, 1 Agustus 2024.
Ia mengatakan, lembaga penegak hukum itu diperlukan menjaga rencana-rencana yang tersebut dibuat menjauhi persiapan Pilkada. Salah satunya ialah rencana anggaran agar bisa jadi dikelola dengan baik.
Karena itu, Hadi mengimbau agar sementara waktu tidaklah ada mutasi jabatan di TNI juga Polri. Namun, Hadi memohonkan agar pejabat TNI lalu Polri yang memang benar sudah ada waktunya purn tugas sebelum penyelenggaraan Pilkada, tidak ada wajib ditunda masa pensiunnya.
“Saya kira Panglima TNI lalu Kapolri telah merencanakan itu, kecuali yang telah pensiun,” ujarnya.
Selain TNI lalu Polri, ia juga mengimbau terhadap Kejaksaan Agung agar bukan merotasi jajarannya ke tiap-tiap wilayah. Ia mengungkapkan, Kejaksaan Agung mempunyai peran sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu dalam tiap-tiap wilayah Indonesia.
“Akan saya komunikasikan kembali terhadap Panglima TNI, Kapolri, juga Jaksa Agung supaya kekal dipertahankan sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak sekesai,” katanya.
Ia juga mengimbau terhadap pemerintah area agar menyimpan stabilitas wilayah, khususnya dalam bidang politik, hukum, juga keamanan mendekati pemilihan kepala daerah serentak November mendatang. Ia memohon situasi di area bisa saja kondusif kemudian terkendali hingga Pemilihan Kepala Daerah usai.
Termasuk, kata dia, dengan menyiapkan prasarana perihal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah agar berlangsung sesuai dengan jadwal yang digunakan sudah ada ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hadi juga menginstruksikan agar adanya koordinasi antara pemerintah pusat lalu pemerintah daerah.
Akhir Juli 2024 lalu, TNI dan juga Polri kompak melakukan mutasi jabatan terhadap banyak personelnya. Setidaknya ada 256 perwira besar TNI yang tersebut dimutasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Salah satunya ialah Mayjen Hasan yang mana pada saat ini dimutasi berubah menjadi Panglima Komando Cadangan Krusial Angkatan Darat atau Pangkostrad, menggantikan Letjen Muhammad Saleh Mustafa.
Di tubuh Polri, ada 157 personel kepolisian yang dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satunya adalah Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi yang digunakan dimutasi untuk penugasan pada Kementerian Perdagangan.
Artikel ini disadur dari Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Wanti-wanti Panglima TNI hingga Kapolri Tak Lakukan Mutasi selama Pilkada
