JAKARTA – Keluarga Bung Karno tak mempersoalkan menghadapi pendongkelan Soekarno dari jabatan Presiden Pertama RI. Mereka pun tak akan menuntut keadilan di tempat muka hukum berhadapan dengan pendongkelan tersebut.
Hal yang dimaksud disampaikan putra sulung Bung Karno , Guntur Soekarnoputra , ketika menyampaikan sambutan pada acara penyerahan surat tak berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 oleh MPR RI terhadap keluarga Bung Karno, dalam Gedung MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat, Hari Senin (9/9/2024).
“Kami sekeluarga telah dilakukan bersepakat bukan akan mempersoalkan, apalagi menuntut ketidakadilan di dalam muka hukum terhadap apa yang dimaksud pernah dialami Bung Karno yang disebutkan pada pada waktu ini,” kata Guntur.
Kendati demikian, Guntur berkata, keluarga kemudian rakyat yang digunakan mencintai Bung Karno ingin adanya rehabilitasi nama baik ‘Bapak Bangsa’ itu berhadapan dengan tuduhan pengkhianat negara.
“Kami sekeluarga dan juga rakyat Indonesia yang mana patriotik, nasionalis yang tersebut mencintai Bung Karno inginkan pada waktu ini adalah rehabilitasi-rehabilitasi nama baik Bung Karno, berhadapan dengan kuduhan sebagai seseorang pengkhianat bangsa,” tutur Guntur.
Guntur pun menjelaskan, keinginan itu bukanlah hanya sekali untuk nama baik Bung Karno maupun anak hingga cicitnya. Lebih penting dari itu, semua adalah bagi kepentingan konstruksi mental kemudian karakter bangsa khususnya bagi generasi penerus bangsa ini.
“Bagaimana merek sanggup mengambil suritauladan dari para pejuang dan juga pemimpin bangsanya yang tersebut terdahulu, apabila merek harus diajarkan bahwa proklamator kemerdekaan bangsa merekan sendiri adalah seseorang pengkhianat. Bagaimana logikanya?” katanya.
Kendati demikian, Guntur menyampaikan, keluarga Bung Karno telah dilakukan setuju untuk memaafkan melawan semua hal yang terjadi. Tujuannya, kata dia, untuk persatuan dan juga kesatuan bangsa kemudian demi masa depan generasi muda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan negara ini.
“Kami sekeluarga telah dilakukan bersepakat untuk, catat, memaafkan semua yang digunakan terjadi pada masa lalu menyangkut perlakuan terhadap diri Bung Karno serta keluarganya. Akan tetapi kami tak ingin apa yang digunakan dialami oleh Bung Karno yang dimaksud tidaklah boleh lagi terjadi pada siapa pun juga setiap warga negara, termasuk terhadap seseorang pemimpin bangsa sekalipun, harus diperlakukan sejenis di tempat mata hukum, sekali lagi, harus diperlakukan mirip di tempat mata hukum,” tandas Guntur.
