JAKARTA – Menteri Koordinator Area Kemaritiman kemudian Pengembangan Usaha (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatat Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga beratus-ratus triliun. Jumlah yang dimaksud dibukukan selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog sanggup menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau hitungan pasti dari anggaran yang mana ditekan tersebut.
“Sekarang anda tak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang digunakan dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Area Wisata dan juga Perekonomian Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu bisa jadi menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut ketika turnamen Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).
Adapun, total item atau komoditas yang dimaksud tersedia di dalam e-Katalog naik signifikan. Hingga ketika ini angkanya menyentuh 9,4 jt item yang telah melakukan registrasi di dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa otoritas (LKPP).
Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 jt item tersebut. Selain itu, otoritas akan segera menyusun kebijakan bidang berdasarkan jumlah agregat item yang dimaksud terdaftar dalam e-Katalog.
“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 jt itu, sehingga itu akan melahirkan satu lapangan usaha policy yang nanti akan kita merancang industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog lalu kebutuhan,” paparnya.
“Teman-teman sekalian 9,4 jt itu bukanlah nomor yang dimaksud kecil, jadi sebenarnya saya ungkapkan juga terhadap bapak Presiden ‘Pak 9,4 jt ini kita telah dapat bikin lapangan usaha policy kita’ jadi item apa belaka dari 9,4 jt ini kelompokkan, yang tersebut kita bangun industrinya supaya itu betul-betul merek captive market di area di e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau program belanja online milik pemerintah mampu menghindari tindakan pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini dapat dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang mana diresmikan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali harga jual bisa saja terpantau. Sehingga, pihak tertentu tiada dapat melakukan kecurangan yang mana merugikan negara.
